Kabar Utama

Pemerintah Pusat Rekomendasikan Pembangunan Bandara Siboru

FAKFAK- Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. Michael Watimena, SE, MM, mengatakan Pemerintah Pusat RI melalui Kementrian Perhubungan telah menerbitkan surat rekomendasi untuk pembangunan lapangan terbang (lapter) baru untuk Kabupaten Fakfak dengan lokasi di Distrik Wertutin Kampung Siboru.
Dengan adanya rekomendasi untuk pembangunan Bandara baru di Fakfak tepatnya dikampung Siboru maka proses pembangunan Bandara tersebut sudah dapat di laksanakan pada tahun anggaran ini.
Menurut Michael Wattimena, anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat yang juga korwil Partai Demokrat Papua Barat, bila dilihat dari lokasi yang tersedia di kampung Siboru maka tentunya lahan lapangan terbang baru untuk Kabupaten Fakfak sudah sangat mendukung bila di bandingkan dengan Bandara Torea.
“Saya (Michael Wattimena red) sudah sampai di lokai Bandara Siboru dan saat melihat lokasi tersebut ternyata lokasi Bandara Sirobu lebih mendukung untuk di jadikan sebuah bandara baru di Fakfak”, tandas Michael Wattimena, saat melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Maluku (Ikemal) Kabupaten Fakfak, di rumah ketua Ikemal Fakfak, Godlief Hehakaya, SE.
Lokasi bandara Siboru lebih baik untuk pengembangan kedepan dari pada kondisi Bandara Torea yang saat ini hanya di gunakan untuk di darati pesawat
Lebih lanjut dikatakan, sejak dirinya masih berada di Komisi V yang membidangi infra struktur maka pada tahun anggaran 2017 telah memasukan anggaran untuk pembangunan perpanjangan Bandara Torea.
Namun karena diakhir tahun 2017 musibah longsornya bandara Torea sehingga untuk tahun anggaran 2018 untuk sementara dana perpanjangan Bandara Torea di hentikan karena dengan musibah tersebut Pemerintah Pusat melalui Dirjen Perhubungan sedang melakukan kajian terhadap lokasi Bandara Torea yang saat ini digunakan hanya untuk didarati pesawat jenis ATR – 72.
Diketahui,untuk rencana pembangunan bandara baru di Fakfak yang berlokasi di Distrik Wertutin Kampung Siboru, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mendapat berbagai dokumen perizinan baik dari Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat.
Karena itu dalam tahun anggaran 2018 ini, dana yang dialikasikan sebesar 70 Miliar, dimana 50 Miliar dialokasikan dari APBD 2018 Kabupaten Fakfak dan 20 Miliar dari APBD 2018 Provinsi Papua Barat. (ric)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close