Hukum & Kriminal

Kandas Di Praperadilan, Lirik Penangguhan Penahanan

Kampus STKIP Nuu Waar Fakfak kini terlihat mangkrak, Dana Rp. 9,5 M raib

FAKFAK – Proses praperadilan Frederik Iba, SE, M.Si, anggota DPRD Provinsi Papua Barat akhirnya kandas diujung ketukan palu Irvino, SH, Hakim tunggal praperadilan, “Menolak permohonan praperadilan pemohon secara keseluruhan dan membebankan biaya perkara sidang praperadilan kepada pemohon,” Tegasnya

Kuasa hukum tersangka dugaan korupsi pembangunan kampus STKIP ini setelah kalah dipraperadilan, melirik upayah hukum lain untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap klienya Frederik Iba, “Rencananya, yang akan menjamin penangguhan adalah keluarga, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat dan Ketua Fraksi Otsus. Jadi, langkah pertama kami akan koordinasi dengan Ketua DPRD dan Ketua Fraksi Otsus,” imbuhnya.

Kuasa hukum Frederik Iba, Achmad Junaedy, SH. MH., berencana akan melakukan langkah langkah hukum berikutnya. “Langkah ini merupakan proses yang belum selesai. Bagi kami, langkah memohon praperadilan ini adalah proses hak hak Pak Frederik Iba. Beliau adalah pejabat negara yang masih aktif dan tenaganya diperlukan. Untuk itu, kami akan mengajukan penangguhan penahanan, agar bisa menjadi tahanan kota,” jelas Junaedy.

Sidang pamungkas ini dipimpin Hakim Ketua, Irvino, SH., dengan Panitera Aryandi, serta dihadiri oleh kuasa hukum Frederik Iba selaku pemohon, yakni Achmad Junaedy, SH. MH. dan Jimmy Manggaprouw, SH. Sedangkan dari pihak termohon, dihadiri oleh tiga jaksa yakni, Muji Ahmad Muthaqin, SH., Maria P D J Masella, SH. dan Ahmad Bagir, SH. (ret)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close