Uncategorized

Kasus Dugaan Korupsi Pencucian Uang Anggota DPRD, Kejari Keluarkan Sprindik

FAKFAK – Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Rilke Jefry Huwae, SH, MH dihadapan puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Parlemen Jalanan menegaskan surat perintah penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pinjaman oknum anggota DPRD Fakfak telah ditanda tangani dan menunggu tindak lanjut oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Fakfak

“Surat perintah penyidikan saya (Kejari-red) sudah tanda tangan dan akan ditindakn lanjuti oleh Kasi Pidsus, jadi sebelum ade-ade mahasiswa minta untuk ditindak lanjuti, saya (Kejari-red) sudah jalan duluan, tapi terima kasih sudah terus ingatkan saya”, Kata Rielke yang sebentar lagi hengkang dari fakfak.

Ditegaskan Kejari setelah surat perintah penyidikan ditanda tangani maka rencana senin (14/5) akan dimulai pemanggilan untuk dilakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses dugaan tindak pidana pencucian uang di DPRD Fakfak, perintah kepala kejaksaan negeri fakfak dihadapan puluhan aliansi parlemen jalanan ini agar Kepala seksi tindak pidana korupsi segera layangkan pemanggilan, “Kasi Pidsus, hari senin (14/5) besok pemanggilan jalan”, Tegas Kejari Fakfak

Kejari mengakui personilnya masih terbatas namun tidak menyudutkan semangat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi uang Negara di wilayah hukum kejaksaan negeri fakfak, disebutkan proses penyidikan terhadap dugaan korupsi pencucian uang di secretariat DPRD Fakfak adalah benar-benar perbuatan melawan hokum dan bertentangan karean tidak diatur dalam DPA maupun Undang-Undang, “DPA Tidak bunyi, Anggaran ini khusus Pos pinjaman anggota DPRD fakfak, itu ada kah, ? “Tanya Rilke dengan wajah kesal

Dugaan koupsi yang nantinya menyeret sejumlah pejabat politik serta pihak yang meminjamkan ini, menurut Kejarai akan menjadi prioritas penyidikan hingga penahanan karean public sudah mengetahui tindak yang senagaj dilakukan ini, “ada prioritas khusus untuk kasus ini, karean sisa uang itu bukan hak anggota DPR tapi kembalikan ke kas Negara”, Ujar Kejari

Diakui keterlambatan terhadap proses kasus dugaan korupsi pencucian uang ini bukan karena ada sesuatu, namun karena kekurangan personil, kekurangan akses, serta kekurangan dana operasional, sehingga menurut kejari, jika surat perintah penyidikan sudah ditanda tangani maka kode bahwa kasus ini ditangan secara serius oleh kejaksaan, “Kalau sudah ada kesimpulan maka pasti akan ditahan, tidak mau tau siapa dia”, Jelas Alumni Unpati Ambon ini

Sebelumnya, sekitar 30 orang aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aktivis Aliansi Parlemen Jalanan (APJ), Jumat (11/5) siang, berdemo di Kejaksaan Negeri Fakfak. mereka menuntut kejaksaan segera menuntaskan kasus “koperasi simpan pinjam” anggota DPRD Kabupaten Fakfak yang mereka pakai dan banyak yang dikembalikan, APJ beranggapan bahwa, ada indikasi dugaan korupsi dana operasional dan pinjaman anggota DPRD Fakfak periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014, sehingga layak untuk segera dituntaskan.

Dibawah koordinasi Semuel L dan Antonius Fenetiruma, para mahasiswa mengawali demonya dari Mapolres Fakfak menuju Kejaksaan Negeri Fakfak. Sebelumnya, kepada kepolisian mereka merilis surat pemberitahuan terkait masalah yang “menyerap” uang rakyat sebanyak 3 milyar lebih ini.

Kasus ini sebenarnya sudah dibidik kejaksaan dan stausnya tengah berjalan. Kejaksaan komitmen untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan cukup banyak anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Kabupaten Fakfak ini, jauh hari sebelumnya, dugaan korupsi dalam kasus pinjaman uang rakyat ini, sudah disampaikan Kasi Pidsus Kejari Fakfak, Ahmad Bagir, SH, (ret)

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close