Ekonomi

Kapal Berukuran 5-10 GT, Bupati Bisa Berikan Ijin

Drs Marthen Idie, M.Si Kepala DPMPTSP Kabupaten Fakfak.ft rustam

Fakfak – Polemik pemberian ijin kepada nelayan khususnya pekerja pencari telur ikan di kabupaten fakfak terus bergulir, pemerintah provinsi menegaskan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan ijin, sementara pemerintah kabupaten fakfak berdalil juga bisa mengeluarkanya,

Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak Drs Marthen Idie,M.Si ditemui awak media (Kabar Fakfak-red) senin (4/6) diruang kerjanya mengatakan berdasarkan undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin kepada para pencari telur ikan sesuai standard kapal tersebut

Dikatakan kewenangan pemerintah kabupaten fakfak dan pemerintah provinsi papua barat pasti ada batas kewenanganya, untuk kapal berukuran 5 – 10 GT adalah menjadi kewenangan kabupaten (Fakfak-red), sementara untuk kapal jenis ukuran 10 – 20 GT adalah kewenangan provinsi (Provinsi Papua Barat-red)

“Undang-undang nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah, itulah sebabnya pemerintah kabupaten fakfak masih memiliki kewenangan mengelaurkan ijin terkait dengan proses pencari telur ikan di wilayah kabupaten fakfak, sebab ada kewenangan secara terbatas diatur dalam undang-undang dimaksud”, Jelas Kepala BPMPTSP

Sementara, hingga saat ini pihaknya selaku kepala badan DPMPTSP belum menandatngani dan mengeluarkan 1 lembar ijin pun kepada puluhan bahkan hampir ratusan kapal yang kini mulai menyerbu laut fakfak, jika ijin dikeluarkan maka melalui beberapa tahapan yakni rekomendasi dari dinas kelautan dan perikanan kabupaten fakfak dan Surat Pas jalan dari dinas perhubungan kabupaten fakfak, tandasnya

Diakhir penejlasan, Marthen mengatakan Tahun 2017 pemerintah kabupaten melalui DPMPTSP mengeluarkan sebanyak 400 ijin kepada kapal pencari telur ikan, dengan 1 ijin dikenakan biaya administrasi Rp. 1.600.00 atau pemasukan sebesar Rp. 640.000.000, “Dasar diterbitkanya ijin tahun 2017 adalah undang-undang 23/2014 juga”, terang Marthen Idie, (ret)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close