Politik

Soal Caleg Eks Napi Korupsi, KPU Fakfak Tunggu Keputusan Draf PKPU

Komisioner Devisi Tehknik Penyelenggara KPU Fakfak, Hasanudin Rettob, S.Pdi.

FAKFAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat  masih menunggu draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif, yang salah satu syaratnya mengatur tentang narapidana (Napi) kasus korupsi.

“Pada prinsipnya kami (KPU,red) saat ini stanbai saja, jika draft PKPU itu sudah disahakan, maka kami akan mengundang partai politik (parpol) untuk mensosialisasikan pencalonan,”ujar Kosioner Devisi Tehknik Penyelenggara KPU Kabupaten Fakfak, Hasanudin Rettob, S.Pdi ditemui wartawan diruang kerjanya, Senin (25/6/2018) siang.

Terkait rentang waktu pelaksanakan pencalonan legislatif sesuai tahapan jadwal, Rettob mengatakan, pihaknya membangun Sistem Informasih Pencalonan (SILON) menjelang Pilgeg 2019. Sistim ini menurut dia, akan memantau dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam proses pencalonan.

“Jika syarat belum terpenuhi, maka sistim akan mendektesi dalam mewajibkan calon memenuhi syarat secara keseluruhan salah satunya keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif yang diusulkan,”kata Rettob.

Sistim ini juga, lanjut dia, membantu Parpol dalam memantu proses pencalonan yang dilakukan. “Jadi admin KPU membuat username dan pasword untuk seluruh operator, termasuk operator parpol bisa melakukan entri data dokumen calon,”jelas Rettob menambahkan, beberapa parpol sudah mulai mengentri datang dokumen calon. [KF-01]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close