HeadlinePojok Fakfak

Tapal Batas Segmen Fakfak-Kaimana-Bintuni, Belum Ada Titik Temu Kesepakatan

infobappedafakfak.com -Penyelesaian tapal batas antara segmen Kabupaten Fakfak dengan Kabupaten Kaimana dan segmen Kabupaten Fakfak dengan Kabupaten Teluk Bintuni belum ada titik terang.

Dikatakannya, walaupun sudah beberapa kali dilakukan pertemuan yang difasilitasi oleh pihak Provinsi Papua Barat. Pasalnya, ketiga kabupaten masih mempertahankan versi batasnya masing-masing.

Terakhir dengan digelarnya pertemuan bersama lintas pemerintahan dan adat dari ketiga kabupaten ini pada (27/6) di Hotel Niu Aston Manokwari, masih juga belum menemui kesepakatan. Padahal, batas akhir penegasan batas wilayah administrasi di segmen ini sudah selesai di bulan akhir Juli 2018 ini.

Dari kronologis permasalahan tapal batas yang terjadi dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Fakfak batasnya dengan Kaimana berada pada tanjung besi/Van Denbosh sedangkan Kaimana menaruh batasnya sampai pada Tanjung Batu Heli (Air Kiti-kiti).

Sementara batas dengan Teluk Bintuni berada pada Tanah Rata. Bintuni mengklem wilayahnya sampai pada sungai Budidi. Sehingga sampai saat ini masih terus terjadi tarik ulur dan tidak ada yang mengalah. Menurut Kementerian Dalam Negeri RI.

Apabila dengan batas waktu yang ditentukan belum menemui kesepakatan, maka Pusat akan mengambil alih untuk menentukan batas segmen ini dan kabupaten yang bersengketa harus siap menerimanya.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut Wakil Bupati Fakfak, Ir. AbrahamSopaheluwakan, M.Si yang memimpin rombongan Fakfak dalam menghadirinacara ini, memberikan komentar langsung.

Wakil Bupati kembali mempertegas batas wilayah administrasi KabupatenbFakfak harusnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Irian Barat dan disesuaikan dengan proses perkembangan berlakunya Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru.

“Ini penting saya sampaikan karena awalnya hanya 9 kabupaten di Tanah Papua dan Kabupaten Fakfak menjadi kabupaten induk salah satunya, oleh karena itu sejak dulu tapal batas pasti sudah ada
kesepakatannya”ujarnya.

Disampaikan pula, secara jelas mengenai kronologis batas dan luasnwilayah Kabupaten Fakfak sejak awal, bila disesuaikan dengan Undang-Undang ini memiliki luas 50.592 km². Akibat pemekaran, Kabupaten Fakfak melahirkan 2 kabupaten baru. Kabupaten Mimika sesuai dengan UU 45 Tahun 1999, sehingga luas Kabupaten Fakfak sisa 32.820 km² dan Kabupaten Kaimana dengan UU Nomor 26 Tahun 2002 luasnya menjadi 14.320 km².

Demikian pula batasnya sudah sangat jelas, pernah disepakati secara adat. Kembali soal luasan ini, telah dipertegas pula dengan Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilaya AdministrasinPemerintahan. Jadinya, Kabupaten Pemekaran harus mengikuti batas yangnada. Tidak membuat batas baru yang bmengakibatkan masalah baru lagi.

Hal ini pula ditegaskan oleh Kepala Bappeda Litbang Fakfak, Drs. H. Ali Baham Temongmere, MTP yang tetap bersikeras soal tapal batasnKabupaten Fakfak dengan Kaimana berada di Tanjung Besi. Demikian pulabbatas dengan kaimana yang disebutlkan.

Dia mengatakan bahwa Kabupaten Fakfak sebagai Kabupaten Induk tetapnmempertahankan luas dan tapal batas yang sejak lama telah ada. Tidak membuat batas baru yang pada akhirnya menganggu kondisi aktivitasnpemerintahan dan masyarakat. Sehingga masyarakat dan pemerintahnmemiliki kepastian dalam membangun wilayahnya masing-masing. Soal dibsitu terdapat sumber alam, nantinya dapat dinikmati secaranbersama-sama.

Dijelaskan pula, beberapa  point penting untuk menjadi pertimbangan.konsistensi tapal batas Kabupaten Fakfak. Pertama adalah batas fisik wilayah administrasi Kabupaten Fakfak sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Tahun 1969 telah disesuaikan dengan proses perkembanganbbatas fisik.

“Dibuktikan dengan peta batas wilayah yang telah diarsipkan di MuseumbArsip Nasional Indonesia (Andri) pada Tanggal 16 Desember 1979 dengan penegasan batas Fakfak dengan Kaimana berada pada Van Den Bosh/TanjungnBesi dan batas dengan Bintuni berada pada Tanah Rata,”jelasnya.

Kedua, lanjut dia, batas fisik wilayah Fakfak telah disepakati pula secara Adat dalam pembagian wilayah. Sesuai dengan kesepakatan antara Raja Ati-Ati (Kabupaten Fakfak) dengan Raja Namatota (Kabupaten Kaimana) berada pada titik point di Tanjung Besi.

Ketiga, berdasarkan Toponimi di dalam Gezetir Papua Barat terdapat 495 pulau yang menunjukkan nama-nama pulau pada wilayah Kabupaten Fakfak yang sudah dibakukan PBB. Nama tersebut meliputi seluruh pulau dalam Kabupaten Fakfak yang menyebar dari Tanjung Besi (batas Kaimana-Fakfak) sampai pada Tanah Rata (batas Bintuni-Fakfak).

Demikian pula Pengakuan Hasil Gezetir ini menunjukkan nama-nama Pulau sesuai dengan Identitas Kabupaten Fakfak seperti Labuan Kerosi, dll yang berada pada wilayah perbatasan yang masuk tapal batas Kabupaten Fakfak.

Keempat, bila ada perbedaan antara luas menurut perhitungan kartometrik atau imajiner dan luas menurut batas fisik sebagaimana yang telah disebutkan maka tetap merujuk pada batas fisik baik batas dengan Kabupaten Kaimana maupun Kabupaten Teluk Bintuni yang telah sesuai dengan batas administrasi dan batas adat yang telah disepakati.

Dan yang terakhir, bila penentuan tapal batas ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang dianggap merugikan Pemerintah Kabupaten Fakfak maka akan diselesaikan melalui upaya hukum sehingga ada keadilan dan harapan masyarakat. [WA/monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close