HeadlineMetro Fakfak

Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Fakfak, Wakil Bupati : Status Tanah Tidak Jelas

FAKFAK, kabarfakfak.com Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Fakfak (Gemafa) asal kota Studi Jayapura menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Fakfak, Jln Yosudarso Kabupaten Fakfak, Selasa (7/8/2018) siang kemarin.

Mereka tidak saja sendirian datang, namun datang dengan kurang lebih 7 orang mama-mama Papua yang berjualan di pasar Thumburuni Kabupaten
Fakfak dengan membawa sejumlah sayur, pala dan ikan asar.

Mama-mama Papua yang berjualan di pasar ini menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak luangkan waktu untuk melihat kondisi pasar yang kerap terjadi permainan judi dan juga penjulan minum keras (miras).

“Tolong bapa-bapa lihat pasar itu, pasar itu faktor utama untuk manusia hidup, tapi sudah dijadikan tempat judi dan minuman keras,”ujar mama Martha Titikweria salah satu pedagang sayur di pasar
Thumburuni.

Menurut dia, sesungguhnya minuman orang Fakfak sejak leluhur bukan minuman keras jenis sopi atau cap tikus, melainkan minuman orang Fakfak adalah kopi.

“Apakah minuman keras atau miras tradisi orang Fakfak,”tanya mama Marta sembari dijawab pengunjuk rasa ‘bukan’ Apakah kopi itu tradisi orang Fakfak,”jawab pengunjuk rasa ‘ya benar’.

Selain tuntutan mama-mama Papua, juga tuntutan datang dari mahasiswa asal kota Studi Jayapura, mereka menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten
Fakfak segera menyelesaikan status asrama mahasiswa Fakfak di Jayapura yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Mereka sangat menyangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang lamban menangani persoalan Asrama Mahasiswa Fakfak di Jayapura

Wakil Bupati Fakfak Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si pada kesempatan itu menyampaikan bahwa terkait dengan asrama mahasiswa di kota studi Jayapura hingga saat ini pemerintah tidak tinggal diam, tetap berusaha dan mau membayar senilai tuntutan yang diminta oleh pemilik hak ulayat, hanya status lahan tersebut tidak jelas alias tanpa surat-surat lengkap.

“Bagaimana dorang minta empat milar rupiah, sedangkan statusnya tidak jelas. Jadi kalau kita bayar empat milyar, yang dapat ikat itu kita,
jadi kita minta tanah harus jelas, kalau ada sertifikat, kita balik nama, sama dengan di manokwari, untuk menjadi asset pemerintah daerah,”ujar Wakil Bupati.

Wakil Bupati mengatakan, tahun 2018 Pemerintah Daerah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 1,5 milyar untuk pembangunan gedung baru.

“Kalau kita dapat bangunan baru, kita rehab mungkin jauh lebih baik daripada kita dapat tanah kosong baru kita bangun,”kata Wakil Bupati.

“Jadi sebenarnya kita tidak diam diri dan tidak bekerja, tapi kita punya perwakilan yang namanya Bapak Rohrohmana, jadi mohon maaf, apa yang saya jelaskan tidak sesuai dengan harapan bapak, ibu, tapi kita sudah berupaya,”tambah Wakil Bupati.

Sementara terkait miras, Wakil Bupati menjelaskan, Kabupaten Fakfak telah memiliki Perda larangan miras, Wakil Bupati meminta kepada masyarakat, jika menemukan penjual miras segera melaporkan ke
Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan terkait dengan kesemarawutan yang terjadi di pasar Thumburuni, Pemerintah Daerah akan mengevaluasi kembali.

Setelah mendegar penjelasan dari Wakil Bupati Fakfak, pengunjuk rasa meninggalkan kantor Bupati Fakfak diantar oleh kenderaan Dalmas milik Polres fakfak, dan Truck milik Satpol PP Kabupaten Fakfak, serta sejumlah kenderaan pribadi lainya, termasuk kenderaan mereka sendiri. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close