HeadlineMetro Fakfak

Pembentukan Tapal Batas Kaimana-Fakfak-Bintuni Merujuk Pada UU No 12 tahun 1969

Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

FAKFAK, kabarfakfak.com – Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan bahwa, sesungguhnya tapal batas antara Kabupaten Kaimana-Kabupaten Fakfak-Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papuq Barat merupakan tapal batas administrasi pemerintahan, bukan membuat
tapal batas baru yang dapat menimbulkan dinamika dan konflik di masyarakat.

Hal itu ditegaskan Bupati Fakfak melalui Sekda, Drs. Nasrun P. Elake dalam rapat pleno ke-3 Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Fakfak di gedung Sidang Dewan, Kamis (9/8/2018 siang kemarin, dengan agenda jawaban atau penjelasan Bupati terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Fakfak dalam rangka pembahasan Raperd tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2017.

Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang
Jasa Usaha, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tapal batas Kabupaten Kaimana-Fakfak-Bintuni telah sesuai dengann Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukkan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Irian Barat,”ujar Sekda.

Adanya memperhatikan amanah tersebut, lanjut Sekda, maka batas wilayah administrasi kabupaten Fakfak adalah batas yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 dan disesuaikan dengan proses perkembangan berlakunya Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dijelaskannya, berdasarkan UU No 12 tahun 1969 pada pasal 1 ayat 2 di bentuk 9 Kabupaten diwilayah Provinsi Irian Barat waktu itu Kabupaten Fakfak meliputi wilayah Fakfak, Kaimana dan Mimika dengan luas sebesar 50.592 km². Halini sebagaimana termuat di dalam penjelasan atas
peraturan pemerintah nomor 54 tahun 1996 pada ketentuan umum.

“Pada perkembangan selanjutnya, Kabupaten Fakfak mengalami pemekaran mengacu pada undang-undang tentang pembentukkan daerah ortonomi baru dengan melahirkan Kabupaten Mimika sesuai dengan UU No 45 tahun 1999 dan Kabupaten Kaimana mengalami pemekaran sesuai dengan UU No 26 tahun 2002,”jelas Sekda.

Menurutnya, sesuai penegasan dan penjelasan umum atas UU No 26 tahun 2002, pada akhirnya, Kabupaten Fakfak sebagai Kabupaten induk
mempunyai luas 14.320 km² dengan batas yang telah disepakati dengan penyebutan tapal batas Kabupaten Fakfak mulai dari Karas Pulau Tiga
Tanjung Besi sampai dengan Tomage Wamosan Tanah Rata.

“Hal ini telah dibahas beberapa kali dalam berbagai forum di tingkat Provinsi dan Pusat, namun belum memperoleh kesepakatan bersama antar kabupaten, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak tetap mempertahankan batas administrasi yang sudah ada selama ini,”jelasnya.

Jika kemudian nanti, tambah Sekda, keputusan Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua Barat merugikan Pemerintah Kabupaten Fakfak dan tidak
sesuai dengan batas yang sudah ada sesuai dengan undang-undang pembentukkan atau dengan batas tradisional masyarakat yang selama ini menjadi dasar acuan penegasan batas yang ada, maka akan diselesaikan melalui upaya hukum sehingga ada keadilan dan harapan bagi masyarakat dan pemerintah di kabupaten Fakfak.

“Sebagai tindak lanjut  penyelesaian  batas wiilayah, maka Pemerintah Kabupaten Fakfak telah meminta kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) untuk memfasilitasi penyelesaian tapal batas,”ujar Sekda

Permintaan itu, lanjut Sekda, direspon balik oleh MRPB, maka akandilaksanakan pertemuan musyawarah bersama penyelesaian batas wilayahantara Kabupaten Fakfak dengan Kabupaten Teluk Bintuni yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 20 agustus 2018 dan bertempat di distrik bomberay Kabupaten Fakfak. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close