HeadlinePendidikan

PGRI Fakfak Minta Bupati Tinjau Kembali  SK Mutasi 3 Kepsek dan 1 Guru

FAKFAK- kabarfakfak.com – Persatuan Guru Repoblik Indonesia (PGRI) Kabupaten Fakfak meminta Bupati Fakfak Drs. Mohammad Uswanas, M.Si sebagai pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) mutasi 3 Kepala Sekolah (Kepsek) dan 1 Guru, yang dianggap keliru tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua PGRI Kabupaten Fakfak Salim Iba, S.Pd kepada media ini usai upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion 16 November Kabupaten Fakfak, Jumat (17/8/2018) pagi kemarin.

Menurut Salim Iba bahwa, 4 orang yang berprofesi sebagai guru termasuk dirinya mendapat mutasi itu merasa tidak melakukan pelanggaran sesuai yang diamanatkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Waktu itu Kami datang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak untuk meminta audens dengan bapak Kepala Dinas Pendidikan, bukan kami demo, jadi apa yang dilaporkan oleh bapak Kepala Dinas Pendidikan ke Pak Bupati keliru,”ujar Salim.

Dikatakannya, PGRI Kabupaten Fakfak meminta audens dengan Kepala Dinas Pendidikan itu berkaitan dengan sejumlah aspirasi yang disampaikan 185 orang guru termasuk didalamnya Kepala Sekolah kepada PGRI. Aspirasi yang PGRI sampaikan melalui surat resmi diantaranya meminta Dinas Pendidikan mempercepat proses pencairan dana BOS dan memperhatikan nasib guru kontrak.

“Kalau kita mencermati pokok persoalan yang berujung pada dikeluarkannya SK mutasi, itu sangat keliru, karena kami PGRI yang mengayomi seluruh guru di daerah ini tidak berbuat kesalahan,”kata Salim.

Meskipun, lanjut Salim, seorang PNS melakukan pelanggaran harus melalui mekanisme diantaranya pembinaan, setelah pembinaan, ada beberapa tahap yang tidak bisa dilaksanakan maka diberikan sanksi, penahanan pangkat dan dimutasikan.

“Bukan main asal-asalan mutasikan PNS, harus baca aturan dan perundang-undangan yang baik baru mengambil keputusan kasih pinda PNS. Jadi pada prinsipnya kami minta bapak Bupati kembalikan kami berempat ke posisi semula,”pintanya.

Anehnya lagi, kata Salim yang sebelumnya menjabat Kepsek SD Inpres 1 Fakfak, sesuai SK mutasi, dirinya mendapat tugas baru sebagai guru olahraga di SD Inpres Kayu Merah, sementara di sekolah tersebut guru olahraga lebih dari 3 orang.

“Dan perlu ade wartawan tahu bahwa, kepala sekolah sekarang inikan adalah jabatan karier, kalau dia berprestasi dan mau dipindahkan atau diturunkan itu harus dipindahkan ke sekolah lain untuk menyeimbangkan prestasi itu,”kata Salim.

Dijelaskannya, penyebab terjadinya 3 orang Kepala Sekolah dan 1 guru dimutasi Nomvember 2017 lalu itu karena menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak bahwa Pengurus PGRI Demo ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak. Padahal sesungguhnya, kata Salim, Pengurus PGRI mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kebupaten Fakfak dengan maksud membawa aspirasi dari 185 guru dengan cara audens dengan Kepala Dinas.

Senada juga disampaikan Sekretaris PGRI Kabupaten Fakfak, Umar La Ali, S.Pd yang juga mendapat mutasi. Dia mengatakan bahwa, seharusnya SK mutasi sudah diterbit dari tanggal 2 November 2017, dan diteruskan kepada ASN penerima paling lambat 2 hari dari SK pindah tersebut.

“Sehingga ASN sesuai dengan SK mutasi yang apabila SK tersebut dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya paling lambat SK tersebut disangga para ASN 14 hari dari hari pertama terbitnya SK tersebut,”jelas Umar.

Sementara, menurut Umar, SK tersebut baru diserahkan kepada ASN tersebut tanggal 13 Juni 2018, hal ini sangat bertentangan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Kami PGRI minta perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pembatasan dalam penyampaian pandangan, terhadap profesi guru di Kabupaten Fakfak dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru melaksanakan tugas,’jelas Umar.

Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas keprofesional, kata Umar, PGRI Kabupaten Fakfak minta bantuan hukum kepada pejabat pembina kepegawaian Bupati Kabupaten Fakfak.

“Untuk menindaklanjuti mutasi yang diusulkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak sehingga terbitnya SK mutasi tersebut,”pintanya.

Mereka yang mendapat SK mutasi yakni, Kristina M. Kabes, S.Pd jabatan lama Kepsek SMP Negeri 3 Werba, tempat tugas baru guru di SMP Donbosco Fakfak, Umar La Ali, S.Pd jabatan lama Kepsek SMP Yapis Fakfak, tugas baru guru bidang studi pada sekolah tersebut.

 Salim Iba, S.Pd jabatan lama Kepsek SD Inpres 1 Fakfak, tempat tugas baru guru olahraga pada SD Inpres Kayumera dan Rosina Furu, S.Pd sebelumnya sebagai guru SD Inpres Kayumera, tugas baru guru umum pada SD Inpres Kotam. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close