HeadlinePolitik

Pimpinan di Daerah Bisa Terbitkan Surat Pemberhentian Sementara Anggota ASN, TNI/POLRI yang Caleg,

Ketua KPU Fakfak serahkan Soft Copy DPT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang diterimah Sekda, Drs H Nasrun P Elake,

FAKFAK, kabarfakfak.com – Pimpinan Daerah seperti Bupati, Komandan Kodim, Kapolres bisa mengeluarkan surat pemberhentian sementara kepada anggota ASN, TNI/Polri yang saat ini mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif tahun 2019 mendatang, Surat pemberhentian tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota,

Khusus untuk sejumlah ASN yang saat ini ikut berpartisipasi dan mengajukan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Fakfak wajib menunjukan surat SK pemberhentian secara resmi oleh yang bersangkutan sebelum dilakukan penetapan DCT (Daftar Calon Sementara) Calon anggota DPRD Kabupaten Fakfak oleh KPUD Kabupaten Fakfak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Drs H Nasrun P Elake dalam Rapat Koordinasi tersebut di Kantor KPUD Kabupaten Fakfak dalam rangka Rapat Koordinasi yang melibatkan Pemerintah Daerah, Bawaslu Pimpinan Parpol yang Calegnya berasal dari ASN, Kepala Kampung, TNI/Polri, dengan KPUD Kabupaten Fakfak tentang prosedur pengurusan SK Pensiun Dini bagi PNS,TNI/Polri dan Kepala Kampung yg masih aktif.

Sekda menjelaskan bahwa untuk Caleg Kepala Kampung SK pemberhentiannya dari Bupati selaku kepala Daerah dan diproses melalui Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak, sementara untuk ASN proses pemberhentiannya secara berjenjang dari Kabupaten ke Propinsi dan Propinsi akan melanjutkan ke Pusat

Namun menurut Sekretaris Daerah bahwa sesuai aturan KPU maka Bupati sebagai Pejabat pembina ASN bisa menerbitkan surat pemberhentian sambil menunggu SK pensiun dari BKN Pusat karena proses SK Pensiun sangat memakan waktu yg cukup lama,

Sementara untuk TNI/Polri dan ASN, TNI/Polri harus ada Surat Pemberhentian sementara dari Dandim atau Kapolres sambil menunggu Proses Pensiun dari Satuan tertinggi dari kedua Instansi tersebut, dan semuanya berstatus pensiun dini, Jelas Sekda.

“Untuk surat pemberhentian sementara yg di maksudkan di atas harus di ajukan ke KPU Kabupaten Fakfak sebelum tanggal 19 September 2018 yg dilampirkan dgn surat penghentian hak-hak yg di terima selama ini”, terangnya, sembari menambahkan, apabila tidak ada SK Pemberhentian maka akan di coret dari pencalonan sebagai Caleg.

Dari arahan tersebut, sekda tetap meyakinkan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 maupun KPUD Kabupaten Fakfak serta Bawaslu Kabupaten Fakfak bahwa sebelum tanggal 19 September 2018 SK tersebut sudah diserahkan ke ASN yg bersangkutan maupun KPUD sesuai peraturan KPU No.20 pasal 27 acuan dari UU Pemilu No 7 tahun 2017, Ujar Sekda.

Ketua KPU Kabupaten Fakfak Dihuru Dekry Radjaloa dalam sambutan singkatnya bahwa terkait dengan tujuan Rapat Koordinasi tersebut intinya adalah bahwa Caleg yg masih aktif ASN,TNI/Polri dan Kepala Kampung yg semula hanya cukup dengan Surat pengunduran diri saja,

Namun dengan perubahan aturan tentang pencalonan bagi ASN, TNI/Polri, Kepala Kampung dan Baperkam harus di lengkapi dengan SK Pensiun dini dan SK tersebut harus dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi, Jelas Ketua KPU Kabupaten Fakfak.

Rapat Koordinasi tersebut diakhiri dengan penyerahan Soft Copy DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang diterimah oleh Sekda, Drs H Nasrun P Elake, Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak Fahri Tukuwain, dan Partai Politik secara simbolis kepada Partai PKB,[monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close