HeadlineMetro Fakfak

DPRD Fakfak Gelar Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2019

Susana DPRD Fakfak Gelar Paripurna Penandatangan Nota kesepakatan KUA-PPAS 2019.

FAKFAK, kabarfakfak.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan dan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 di gedung Sidang Dewan, Jumat (14/9/2018) pagi kemarin.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Fakfak, Siti Rahma Hegemur, ST didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Fakfak, Samaun Hegemur, SE dihadiri Wakil Bupati Fakfak, Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Fakfak menyampaikan nota pengantar KUA-PPAS APBD Kabupaten Fakfak 2019.

Dalam nota pengantar rancangan KUA-PPAS yang disampaikan dalam sidang paripurna itu diketahui pendapatan Pemerintah Kabupaten Fakfak dapat diproyeksikan mencapai Rp.1.242.815.605.966, 21

“Untuk dana perimbangan secara umum diproyeksikan sebesar Rp. 845.155.141.465,17. Sedamgkan lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan sebesar Rp.333.353.845.223,04,”ujar Sopaheluwakan.

Dijelaskan Wakil Bupati, arah kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menandai program dan kegiatan yang bersifat prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dan dialokasikan berdasarkan urusan wajib maupun urusan pilihan.

“Sedangkan pada pos pembiayaan daerah dalam rencana KUA tahun anggaran 2019 tetap diarahkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah,”jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Fakfak mengatakan bahwa, penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya memperhatikan sinkronisasi program kegiatan dengan Kinerja OPD yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimal.

“Selain hal tersebut diatas perlu menjadi perhatian bagi OPD adalah hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi-Komisi Dewan, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Fakfak,”ujarnya.

Rapat dengar pendapat lanjut Siti Rahma bertujuan agar terjadi keselarasan program dan kegiatan disetiap OPD.

“Hal yang sangat prinsip adalah tahapan waktu kegiatan agar tidaj terjadi keterlambatan baik dalam proses sampai dengan penetapan ABPD tahun anggaran 2019,”pintanya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close