EkonomiHeadline

Charles Kambu Bilang Suatu Saat Dana Kampung Hilang, BUMKAM Juga Ikut Bungkam

Asisten Bidang Perikonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Fakfak, Charles Kambu, S.Sos. M.Si.

FAKFAK, kabarfakfak.com – Asisten Bidang Perikonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Fakfak, Charles Kambu, S.Sos. M.Si menyatakan bahwa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Kampung tidak diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Kambu, terbentuknya BUMDES atau BUMKAM itu merupakan program kementrian terkait yang disandingan dengan Program Presiden Joko Widodo tentang Dana Desa, sehingga suatu saat Dana Desa itu hilang, maka BUMDES atau BUMKAM dengan sendirinya Bumkam juga.

“Bumkam (badan usaha milik kampung) itu, tidak diatur dalam undang-undang, itu hanya menteri yang turunkan, kalau dana kampung dihentikan maka Bumkam dengan sendirinya Bungkam juga, alias bubar,”ujar Kambu dalam sambutannya pada acar pembukaan sosialisasi prinsip prinsip pemahaman perkoperasian di Meeting Room Hotel Grand Papua Fakfak, Selasa (18/9/3018).

Untuk itu, dia berharap kedepan Koperasi jangan ikut-ikutan bubar, karena pada dasarnya, tujuan utama dibentuknyua koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmu, sejahtera dan mandiri atas dasar Undang-Undang Dasar 1945, dan juta diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

“Jadi saya harap koperasi jangan dibumkam juga, mereka (MUMK,red) yang masuk di kampung, kemudian ada juga Koperasi, maka sebaiknya berintgrasi langsung masuk ke dalam Koperasi, karena tujuannya juga sama,”jelasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close