HeadlinePolitik

Herman Pongoh Lapor Muhammad Sunardi ke Mahkamah Partai

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Fakfak, Herman Nur Pongoh

FAKFAK, kabarfakfak.com – Sekretaris DPC PPP Kabupaten Fakfak, Herman Nur Pongoh menyatakan, Ketua DPC PPP Kabupaten Fakfak tidak mempunyai kewenangan memberhentikan dirinya.

“Yang berhak memberhentikan saya selaku Sekretaris DPC PPP Kabupaten Fakfak adalah Ketua DPW PPP Provinsi Papua Barat melalui persetujuan pusat,”ujar Herman Nur Pongoh kepada media via ponselnya, Jumat (21/9/2018) siang kemarin.

Pernyataan Herman Pongoh ini mengklarifasi pernyataan Ketua DPC PPP Kabupaten Fakfak di salah satu media online lokal Fakfak bahawa,
dirinya telah diberhentikan dari jabatan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Fakfak.

“Pernyataan dia di media www.mataradar.com bahwa, dia akan menyurat ke KPU dan Bawaslu terkait pemberhentian saya. Sedangkan KPU dan Bawaslu memegang SK yang terdaftar di Kemenkum HAM secara berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang mana disitu saya masih menjabat sebagai sekrtaris,”kata Herman.

Jika menurut Herman, ada SK terbaru, yang menyatakan mengganti SK tersebut, maka baru bisa dikatakan pemberhentian sah secara hukum.

“Dengan demikian, maka saya tanya, Mohammad Sunardi itu punya kewenangan apa, jadi kalau mau dimuat di media, silahkan dimuat, Mohammad Sunardi tidak punya kewenangan berhentikan sekretaris, tidak ada itu,”tegas Herman.

Herman Pongoh meminta kepada Muhammad Sunardi agar tidak membuat opini di Publik, yang memprovokasi masyarakat pendukung PPP untuk
memenangkan Pemilu 2019 mendatang.

“Saya sudah menjalankan tugas sampai pada ditetapkan sebagai DCT, karena saya juga sebagai LO, Allahmdulilah sudah ditetapkan sebagai DCT, tugas saya kan berhasil, lalu dasar apa saya diberhentikan,”tanya Herman.

Herman juga menyesalkan tindakan Muhammad Sunardi selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Fakfak yang diduga telah menfitnah dirinya (Herman Pongoh,red) ke KPU Kabupaten Fakfak terkait pemalsuan Ijaza.

“KPU telah klarifikasi dan ternyata itu tidak palsu, memang sah secara hukum, lalu dia memberhentikan saya secara sepihak, aturan darimana, PPP ini bukan milik pribadi Sunardi,”kesal Herman.

Untuk itu, dengan adanya pemberhentikan dirinya secara sepihak, maka Herman Pongoh akan menempuh jalur Kepartaian, “Jika perlu saya akan ke Mahkamah Partai, itu sesuai petunjuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai,”tegasnya.

Herman menambahkan yang dimaksud pemberhtian secara sepihak oleh Muhammad Sunardi itu, karena tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP.

“Rapat kemarin untuk memberhentikan saya itu, tidak resmi, karena tidak ada undangan kepada pengurus harian, dan agendanya sosialisasi, bukan strukturisasi, dan tidak ada berita acara, dasar pemberhentiannya mana, dan apa, pemberhentian harus ada alasan dong,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close