HeadlinePolitik

Yunus Basari Bilang Tidak Ada Money Politik Saat Kampanye Terbatas Partai Hanura

Bawaslu Irirwanas : Proses Sesuai Aturan, dan Perundang-Undangan yang Berlaku

Salah satu pengamat hukum/advokasi Yunus Basari, SH.

FAKFAK, kabarfakfak.com ­– Salah satu pengamat Hukum Yunus Basari, SH menilai tidak ada money politik saat kampanye terbatas oleh Partai Hanura Kabupaten Fakfak, Minggu 13 Januari 2019 lalu di kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Menurut bung Unu sapaan akrabnya, bahwa pemberian amplop berisi uang Rp 600.000 oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Fakfak Baguna Palisoa kepada salah seorang ibu yang nantinya diteruskan kepada ibu-ibu yang menyajikan makanan dan juga Rp 1.500.000 kepada peserta yang joget sebagai bentuk ‘saweran’ usai acara kampanye terbatas.

“Dari pendapat saya, itu bukan money politik, karena dia melakukan itu sudah selesai acara kampanye dan tidak bersifat mengajak sesuai Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu,”ujar Unu tadi pagi.

Unu menjelaskan, pasal 286 Undang-Undang No 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa, pemberian uang makan/minum, biaya/uang transport, biaya/uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu “diperbolehkan”.

“Mari kita sama-sama baca aturan secara baik, sehingga tidak salah tafsir, supaya masyarakat awam, yang tidak paham aturan bisa mengerti,”pintanya.

Dijelaskannya, ada banyak celah yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk mempengaruhi pemilih, dengan dibolehkannya pemberian transport, makan minum kepada psersta kampanye pun pengawas pemilu akan sulit untuk membedahkan mana cost politic dan money politics apalagi pemilih.

“Penyelenggara maupun pengawas pemilu harus paham bahwa, masyarakat yang datang berkumpul untuk mendengar visi, misi peserta pemilu (caleg,red) mereka datang dengan uang pribadi, dan pulangpun peserta pemilu harus siap uang transportasi pulang dan regulasi mengiyakan itu,”jelas Unu mempersilahkan Bawaslu untuk tindaklanjut kasus tersebut sesuai penafsirannya.

Sementara Devisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kabupaten Fakfak Abdul Tanggi Irirwanas, S.Si mengatakan, dugaan money politik yang diduga dilakukan Ketua Partai Hanura Kabupaten Fakfak melanggar pasal 280 ayat (1) huruf (j) jo 523 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Didalam huruf (j) itu menjelaskan bahwa, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Sedangkan pasal pidanya pasal 523 Undang-Undang No 7 tahun 2017,”ujar Tanggi sapaan akrabnya via ponsel siang tadi.

Menurut Tanggi, kasus tersebut sedang dalam proses sesuai undang-undang pemilu maupun peraturan Bawaslu terkait dengan penanganan laporan dan temuan, dan terhadap kasus ini lanjut dia masih bersifat dugaan.

“Terkait alhasilnya masih dalam proses klarifikasi dan kita belum tahu apakah memenuhi unsur atau tidak, dan belum ada kesimpulan,”kata Tanggi.

Terhadap kasus ini, lanjut dia, pihaknya (Bawaslu,red) sedang melakukan kajian bersama Kepolisian dan Kejaksaan dan hasil kajianya jika memenuhi unsur maka diteruskan ke Gakumdu, tetapi jika tidak memenuhi unsur maka tidak diteruskan ke Gakumdu.

“Jadi pada prinsipnya kita belum mengarah ke Gakumdu, masih mengklarifikasi dengan meminta keterangan-keterangan saksi,”jelasnya meminta media memberikan edukasi (pendikan) politik yang baik kepada publik atau masyarakat. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close