HeadlinePolitik

Kasus Partai Hanura Menjadi Ketakutan Peserta Pemilu untuk Kampanye Terbatas

Ilustrasi.

FAKFAK, kabarfakfak.com – Dugaan money politik yang diduga dilakukan oleh Partai Hanura Kabupaten Fakfak menjadi ketakutan peserta pemilu atau calon legislatif (caleg) untuk melakukan kampanye terbatas.

Pasalnya, disisi lain Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 melarang mengajak atau memberikan uang (money politik), sementara 286 dalam penjelasannya, memberikan ruang kepada peserta pemilu untuk memberikan uang dalam bentuk transportasi dan makan mainum. Dua pasal ini yang tidak bisa dibedahkan mana “cost politic” dan “money politics”

Sementara, mencermati kasus Hanura yang diduga money politik usai kampanye terbatas di kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, 13 Januari 2019 lalu tidak bersifat mengajak melainkan sebagai ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang menyajikan makan dan minum untuk acara kampanye tersebut.

“Ini ya, ibu titip untuk yang masak dibelakang,”ujar Ketua DPC Partai Hanura Baguna Palisoa sembari spontan memberikan amplop berisi uang kepada salah seorang ibu yang menurut Palisoa tidak kenal, setelah dirinya (Baguna Palisoa) meninggalkan tempat acara kampanye terbatas.

Menurut Palisoa, akomodasi kampanye terbatas, baik itu transportasi dan makanan minum sudah teringklut dalam laporan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 24 tahun 2018 tentang dana kampanye.

“Terus letak kesalahan saya itu dimana kalau pasal 286 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu memperbolehkan dan juga laporan dana kampanye sebagaimana teringklut dalam PKPU No 24 tahun 2018 tentang dana kampanye, tolong Bawaslu membedakan mana cost politik dan money politik,”kata Palisoa.

Untuk itu, Palisoa meminta kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk bisa membedahkan mana cost politc dan mana money politic dalam pertemuan (kampanye) tatap muka terbatas.

“Sebab pada saat kampanye terbtas ada yang memberikan makan, minum atau uang pengganti transpor, itu adalah bagian dari dana (cost) politik, bukan money politik,”jelasnya.

Untuk itu sekali lagi Palisoa tegaskan, cost politik dengan money politik itu berbeda, para Pengawas Pemilu harus bisa membedakannya, “Jangan nanti sampai ada orang yang beresedekah ke masjid pun jadi tidak mau lagi,”tandasnya. [monces]

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close