HeadlineMetro Fakfak

Bupati Mohammad Uswanas Raih Gelar Doktor di UGM

Mohammad Uswanas berpose bersama Ketua Umum Umum HIPMI, keluarga dan tim promotor/ugm.ac.id

Bupati Fakfak Mohammad Uswanas meraih gelar doktor dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM). Di depan tim penguji, Muhammad berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Studi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Era Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, Kasus Kabupaten Sorong.

Pada ujian promosi untuk meraih gelar doktor ini, Promovendus Mohammad Uswanas didampingi tim promotor Agus Heruanto Hadna dan Pande Made Kutanegara.

Dalam disertasinya, Uswanas mengemukakan desentralisasi di Indonesia selain bermakna pembagian kewenangan juga untuk mencegah ancaman disintegrasi.

Salah satu provinsi yang menerima status desentralisasi adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Keduanya mendapat status desentralisasi berupa otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Dengan mendapat Otsus Papua diharapkan kesejahteraan rakyat Papua dalam arti seluas-luasnya akan tercapai dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin kokoh. Otsus ini berlaku untuk semua aspek termasuk kewenangan mengatur pendidikan.

“Desentralisasi pendidikan ini dapat diartikan sebagai proses meredistribusi atau menyerahkan kewenangan, fungsi, tanggung jawab, sumber daya manusia dan atau hal-hal penting lainnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah kepada badan-badan semipemerintah maupun swasta,” ujar Uswanas di Sekolah Pascasarjana UGM, Kamis (31/1/2019).

Uswanas menyatakan disertasinya merupakan hasil perenungan dari pengalaman praktis penulis sebagai putra asli Papua yang mengalami pendidikan di masa transisi kolonial Belanda kepada NKRI.

Ditambah pengalaman sebagai seorang politikus di Provinsi Papua Barat, birokrat di Kabupaten Fakfak dan selaku akademisi dengan latar belakang sarjana pendidikan.

“Pergolakan batin tentang mau kemana arah pendidikan di Tanah Papua ini lah yang mendorong saya menelusuri otonomi khusus sebagai jalan untuk menemukan konsep yang pernah ada di Tanah Papua, tentang penyelenggaraan pendidikan yang tepat dalam konteks lokal, dari periode masa Pemerintahan Belanda, Periode Transisi, sampai kini,” terangnya.

Uswanas menambahkan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat memberi ruang yang cukup besar untuk menciptakan kekhasan pendidikan di Tanah Papua. Harapan besar terhadap inovasi daerah dengan memanfaatkan momentum desentralisasi asimetris harus dibuktikan melalui kinerja pendidikan, terutama pendidikan dasar.

Pendidikan, lanjutnya, harus menjadi jalan untuk menemukan hakekat dari panggilan individu kaum terdidik. Pendidikan itu yang membangun pengertian, bukan hanya menjadikan manusia-manusia statis karena pendidikan merupakan pintu antara ke masa depan. [mediaindonesia.com-monces]

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close