HeadlineMetro Fakfak

Keputusan Sidang Adat, Pemda Fakfak Dituntut Bayar Ganti Rugi Tanah yang Ditempati Polinef

Suasana sidang adat yang digelar Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak di aula Anton Soejarwo Polres Fakfak.

FAKFAK, kabarfakfak.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak dituntut membayar ganti rugi tanah yang ditempati kampus Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) Jln Marsekal Adisucipto Kabupaten Fakfak.

Tuntutan pembayaran ganti rugi tanah itu berdasarkan hasil keputusan Sidang Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak di aula Anton Soejarwo Polres Fakfak, Rabu (13/2/2019) pagi kemarin.

Sidang adat yang dipimpin Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak Jubair Hobrouw melahirkan Surat Keputusan Sidang Nomor : 052 – DEAMAFA/II /2019 yang dibacakan secara terbuka atau terang-terangan didepan forum adat antara lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak harus membayar ganti rugi tanah ulayat Piliteknik Seluas 100 meter/segi atau 10 hektar sesuai dengan kwitansi oleh ketiga orang yang telah menanda tangani Surat pelepasan tanah.

Apabila ada pihak yang berkeberatan maka perlu dilakukan pada proses hukum sesuai hukum yang berlaku di NKRI, Pihak Dewan Adat bersedia mendampingi masyarakat bila permasalahan ini harus di bawa jenjang pemerintah pusat, kementrian ataupun menghadap Presiden di Jakarta.

Sebelumnya, didepan forum adat, Abas Rohrohmana salah satu pemilih hak ulayat mengaku kecewa kepada pemerintah daerah karena telah dua kali sidang adat ini pemerintah yang hadir hanya perwakilan bukan Bupati Fakfak ataupun Wakil Bupati Fakfak.

“Kami pemilik hak ulayat Politeknik memberikan waktu selama satu minggu kepada pemerintah untuk bisa menjawab ganti rugi hak ulayat tanah adat, kalau tidak Kampus itu akan kami palang dan itu tidak akan di buka sampai tanah tersebut dibayarkan,”ujarnya.

Sementera La Pende salah satu pemilik hak ulayat mengatakan bahwa, masalah tersebut diserahkan kepada pihak dewan adat untuk diselesaikan secara cepat sampai tuntas.

Sedangkan anak dari Andarias Genuni tidak menginginkan persoalan ini menjadi bola guling, pasalnya masalah politeknik itu mulai dari orang tuanya Andarias Ginuni masih hidup hingga sudah meninggal dunia masih belum di selesaikan oleh pemerintah daerah.

“Jika kwitansi pembayaran sudah ada berarti uangnya juga pasti sudah ada, tapi mengapa pemerintah menyampaikan bahwa uang ganti ruginya belum ada sehingga pemerintah terkesan memutar-mutar permasalahan ini,”kata dia sembari meminta pemerintah harus membayar ganti rugi hak ulayat tanah yang ditempati Politeknik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak Abdul Razak Ibrahim Rengen, SH. M.Si menyampaikan bahwa masalah tersebut harus dilihat dari dua kontes yaitu kontes hukum adat dan hukum positif.

“Sehingga permasalahan ini harus diselesaikan secara adat dimana didalam tanah politek ada beberapa pemilik hak ulayat yang berbeda – beda sehingga hal tersebut yang perlu harus diselesaikan dan disepakati dan barulah pemerintah dapat menyelesaikan ganti rugi tanah hak ulayat tersebut,”jelasnya menambahkan anggaran ganti rugi tanah ulayat Politeknik tidak terdapat dalam buku agenda pengeluaran BLH dan Pertanahan Kabupaten Fakfak.

Kapolres Fakfak melalui Kasat Intelkam Polres Fakfak Iptu Muhadi, SH menghimbau agar permasalahan ini di selesaikan secara baik dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban wilayah adat Kabupaten Fakfak.

Setelah mendengar penjelasan dari semua pihak, termasuk saran dan masukan dari Kepolisian sebagai kemanan, maka lahir sebuah keputusan adat yang dibacakan secara terbuka dan terang-terangan di forum adat, setelah itu pimpinan sidang adat mengetuk palu sebanyak 3 kali pertanda sidang adat telah  berakhir. [monces]

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close