HeadlineHukum & Kriminal

Dakwaan JPU Terhadap Baguna Palisoa Batal Demi Hukum, Ini Alasannya

FAKFAK, kabarfakfak.com – Terdakwa dugaan perkara money politik Baguna Palisoa Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Fakfak, jalani putusan sela di Pengadilan Negeri Fakfak, Senin (25/2/2019) lalu.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH didampingi Hakim Anggota Irvino, SH dan Agus Eman, SH, menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak batal demi hukum.

Yunus Basari, SH Penasehat Hukum Terdakwa membenarkan adanya putusan sela itu dengan dasar memperhatikan pasal 143 ayat (3), pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya.

“Dengan demikian hakim mengadili enyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-II-01/Fakfak/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 batal demi hukum, dan menetapkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019PN Ffk atas nama terdakwa Baguna Palisoa tidak dapat dilanjutkan,”ujar Yunus Basari di Pengadilan Negeri Fakfak, Kamis (27/2/2019) siang kemarin.

Menurutnya, Hakim menilai dakwaan JPU batal demi hukum itu, karena tidak jelas ayat kebarapa pasal 523 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mendakwa adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

“Nah, dengan demikian, hal tersebut mengakibatkan dakwaan penuntut umum menjadi kabur atau abscuur lober,”kata Yunus Basari.

Yunus menjelaskan bahwa, dakwaan Penuntut Umum menjadi kabur,  karena pasal 523 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijadikan dasar untuk mendakwa terdakwa.

“Ada tiga ayat dalam pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjadi materi pokok kebaratan kami selaku Penasehat Hukum terdakwa,”ujarnya.

Beber Yunus, tiga ayat yang dijadikan pokok keberatan Penasehat Hukum yakni, ayat (1) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf (j) dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.

Ayat (2) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.

Ayat (3) setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp 36.000.000.

“Dengan demikian ini menjadi tidak jelas ayat berapa dari pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dijadikan dasar bagi penuntut umum untuk mendakwa terdakwa, inikan keliru,”tandasnya. [monces]

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close