HeadlineMetro Fakfak

Soal Tapal Batas Fakfak-Bintuni, Junaidi Rohrohmana : Tanah Adat itu juga Tanah Pemerintah

Salah satu kegiatan yang dilakukan Dewan Adat Mbaham Matta dan LMA Fakfak

FAKFAK, kabarfakfak.com – Wakil Ketua II Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Fakfak Junaidi Rohrohmana mengatakan, peran pemerintah juga sangat penting dalam menyelesaikan persoalan tapal batas antara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat.

Menurut dia, semua pihak tidak salah menafsiran bahwa, persoalan tapal batas antara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Bintuni merupakan persoalan adat sehingga urusannya dengan adat, hal itu tegas dia, sangat keliru.

“Tanah adat itulah juga merupakan tanah pemerintah, sebab lahirlah atau pemekaran sebuah Kabupaten atas dasar batas tanah adat, jadi peran pemerintah juga sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini,”ujarnya disela-sela konferehensi pers di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak, Kamis (27/2/2019).

Sambung dia, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sangat jelas mengatakan bahwa, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Sudah jelas regulasi mengatur tentang itu, terus kenapa kita harus persoalan, dan pemerintah malas tau alias cuek terkait persoalan ini, saya minta semua pihak berperan, entah itu wartawan, LSM, TNI dan Polri terutama kedua pemerintahan (Bintuni, Fakfak,red) sama-sama duduk bicarakan baik, dan saya minta jangan jadikan persoalan ini konflik lalu perang suku, keliru, nenek moyang kita tidak mengajarkan kita seperti itu,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close