HeadlineMetro Fakfak

Alokasi Dana Kampung 2019 Kabupaten Fakfak Rp 200 Milyar lebih, Bupati : Berani ada Pihak Ketiga, Kepala Kampung Dicopot

Para Kepala Kampung, Baperkam dan Kepala Distrik dapat arahan dari Bupati Fakfak di gedung Windert Tuare Kabupaten Fakfak.

FAKFAK, kabarfakfak.com – Bupati Fakfak Dr. Mohammad Uswanas, M.Si menyebutkan alokasi dana kampung atau dana desa untuk Kabupaten Fakfak tahun 2019 sebesar Rp 200 milyar lebih.

Menurut Uswanas, dana milyaran itu bersumber dari pos Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak.

“Dana kampung tahun ini sangat besar APBN Rp 111 milyar, sedangkan APBD Rp 97 milyar,”ujar Bupati Uswanas didepan para Kepala Kampung, Baperkam, Kepala Distrik di gedung Winder Tuare Kabupaten Fakfak, Selasa (26/3/2019) pagi kemarin.

Bupati menilai peruntuhkan dana kampung ditahun sebelumnya belum maksimal sesuai harapan masyarakat, contohnya masih ada masyarakat kampung yang mengajukan proposal bantuan dana ke Bupati.

“Beli ikan dan sayur saja harus jauh-jauh dari kampung datang di pasar di kota, ya perdayakanlah potensi yang ada di kampung itu sendiri,”kata Uswanas.

Bupati minta agar fungsikanlah Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) yang terbentuk, sehingga tidak lagi masyarakat jauh-jauh datang ke kota belanja barang kebutuhan.

“Barang kebutuhan masyarakat bisa diambil di Bumkam, saya sudah perintahkan untuk Koperasi kampung digambungkan saja dengan Bumkam,”pintanya.

Kepala Kampung bersama aparatnya, tegas Bupati harus bekerja dengan baik dan jujur melaksanakan dana kampung sesuai peruntuhkannya dan sesaui regulasi.

“Tidak boleh pakai pihak ketika, kasih uang itu ke masyarakat untuk bekerja membangun kampung, saya pertegas tidak ada pihak ketiga, kalau saya dapat, kepala kampung bersama berangkatnya dicopot dan diganti,”tegasnya.

Uswanas mengatakan bahwa, Alokasi dana kampung pos APBN itu betul-betul diawasi oleh Presiden dan pengendaliannya langsung oleh BPK.

“Sebagai bupati ikut memantau mengawasi dan monitor tetapi tidak diberi kewenangan untuk mengoreksi,”jelasnya.

Untuk itu Bupati berharap Kepala Kampung bekerja dengan baik dan jujur karena sudah digaji atau diberi upah oleh negara.

“Kepala kampung itu menerima imbalan atau gaji oleh negara cukup besar perbulan Rp2.500.000 hampir sama dengan pegawai negeri golongan 2D, sekertaris kampung yang non pegawai negeri Rp 1.400.000, Kaur dan kasienya Rp1.200.000,”beber Uswanas.

Sementara Baperkam, sebut Bupati, untuk ketua Rp1.500.000 kemudian wakilnya Rp1.300.000 sekretaris Baperkam Rp1.200.000 dan dua anggota masing-masing Rp1.000.000.

“Upanya sangat besar ukuran kampung, bekerja juga harus benar-benar bertanggungjawab bersama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kampung, supaya kampung cepat maju berkembang,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close