Monday , 3 February 2020
Home / Headline / Rakorwasda Resmi Dibuka, Musa Kamudi : Bansos dan Dana Desa Rawan Korupsi

Rakorwasda Resmi Dibuka, Musa Kamudi : Bansos dan Dana Desa Rawan Korupsi

FAKFAK, kabarfakfak.com – Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat Drs. Musa Kamudi, M.Si atas nama Gubernur Provinsi Papua Barat resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah (Rakorwasda) se- Provinsi Papua Barat di Meeting Room Hotel Grand Papua Fakfak, Kamis (18/7/2019) sore kemarin.

Asisten Bidang Perikonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Fakfak, Charles Kambu, S.Sos. M.Si atas nama Bupati menyampaikan selamat datang kepada peserta rakoor dari 13 Kabupaten/kota di Papua Barat.

“Semua yang datang dari kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan ini, inilah Fakfak, kota bersejarah perjuangan, dan kota toleransi antar umat beragama, kalau ada kekurangan, tidak boleh ingat itu, ingat yang baik-baik saja,”ujar Charles Kambu.

Sementara, Gubernur dalam sambutannya dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan mengatakan bahwa, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2019 tentang satuan tugas sapu berish pungutan liar (Saber Pungli) merupakan hal yang sangat penting, dimana Inspektur Daerah atau Inspektorat Provinsi/Kabupaten Kota sebagai wakil ketua pelaksana saber pungli.

 “Rawan terjadinya korupsi dan pungutan liar diantaranya perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatannya lainnya mempunyai resiko penyimpangan,”ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah akan memberikan sanksi teerhadap aparatur negara maupun perangkat daerah yang terbukti melakukan korupsi dan pungli sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada pasal 87 ayat 4 huruf (b) yakni diberhentikan tidak dengan terhormat.

“Untuk itu, saya mengajak kita semua yang hadir disini untuk bergegas bergerak dan setelah mengikuti rapar koordinasi pengawasan daerah agar jajaran insepktorat daerah mengawal penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,”pintanya.

Ketua Panitia Fanda Sompie dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah. Pelaksanaan kesepakatan peta pengawasan tahun 2020, sementara peserta, sebut Sompie, dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

“Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2019, sedagkan narasumber Irjen Kementrian Dalam Negeri, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA,”ujarnya. [monces]

Check Also

Pedagang Dilarang Jual Meja Batu, Bupati : Ketahuan Ditangkap dan Proses Hukum

FAKFAK, kabarfakfak.com – Bupati Fakfak Dr. Mohammad Uswanas, M.Si melarang pelaku ekonomi atau para pedagang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *