HeadlinePolitik

Waket MRP : Belum Ada Regulasi yang Hadang Non OAP Jadi Bupati

FAKFAK, kabarfakfak.com – Perbincangan alot masyarakat Fakfak Papua Barat, baik itu mansyarakat non OAP (bukan orang asli Papua) maupun OAP, terkait calon kepala daerah Fakfak 2020 ramai menjadi bahan diskusi di pasar hingga di media sosial WhatsApp.

Ada yang berpendapat agar non OAP tidak ikut dalam pencalonan Kepala Daerah, namun terkait dengan berbagai wacana,

menegaskan, hingga saat ini belum ada regulasi yang menjadi dasar untuk menghadang non orang asli Papua (OAP) maju sebagai calon Bupati Fakfak pada Pilkada 2020 mendatang.

“Belum ada regulasi yang dapat menjadi acuan untuk menghadang keinginan non OAP untuk menjadi Bupati di atas tanah ini termasuk di Fakfak,” tegas Cyrilus Adopak, SE, MM yang kini manjabat Wakil Ketua MPR Papua Barat.

Sera, panggilan akrabnya, , mengatakan memang ada semangat undang undang Otsus sehingga ada masyarakat asli Papua khususnya di Fakfak yang berkeinginan agar calon Bupati Fakfak 2020 merupakan sosok anak negeri Fakfak.

Namun demikian kata alumni SMA Agustinus angkatan 1999 itu, bahwa semangat Undang – Undang Otsus tersebut sebagai orang asli Papua yang mendiami tanah Mbaham juga harus menerima dengan lapang dada siapa saja non OAP bisa menjadi Bupati Fakfak kedepan karena Undang – Undang Pemilu tidak membatasi siapa pun baik itu non OAP maupun OAP untuk bertarung pada Pilkada Fakfak tahun 2020.

“Kami tau saudara – saudara non OAP juga pasti paham untuk memberikan “penghormatan” kepada tuan rumah (anak negeri) tetapi tentu juga dalam penghormatan yang diberikan itu tidak mengenyampingkan saudara – saudara non OAP yang ada di atas negeri Mbaham,”, tutur mantan Komisioner KPU Fakfak tahun 2004 – 2009.

Lelaki asal Kampung Wayati Fakfak, Sera Adopak,  mengatakan untuk menjawab aspirasi maupun keinginan masyarakat asli Papua, kembalikan ke anak – anak asli Papua khususnya yang ada di Fakfak, karena sesungguhnya dengan terbitnya Undang – Undang Otsus Pemerintah Pusat telah membuka kran tersebut.

Namun 10 tahun lahirnya UU Otsus tidak pernah teman – teman mantan MRP memikirkan tentang regulasi turunan dari UU Otsus tersebut, dan ini menjadi kesalahan yang dikembalikan kepada OAP juga.

“MRP sudah ada di Papua Barat selama dua periode tetapi tidak pernah memikirkan regulasi dari turunan UU Otsus dalam bentuk perdasi dan perdasus yang terkait Pilkada termasuk perdasi dan perdasus lainnya yang dapat melindungi orang asli Papua tetapi tidak pernah dipikirkan itu nanti saat MRP periode ini baru mulai dipikirkan terkait perdasi dan Perdasus,”, kata Wakil Ketua MRP Papua Barat, lulusan Fakultas Ekonomi Uncen Jayapura.

Karena itu kata dia, semangat untuk orang Papua jadi bupati juga jangan  menimbulkan fanatisme yang berlebihan sehingga nantinya bertentangan  dengan regulasi yang ada.

Lebih lanjut menurutnya, terkait Pilkada Fakfak dimana MRP sebagai institusi resmi keterwakilan masyarakat adat, semua orang baik non OAP maupun OAP masih mempunyai hak untuk dicalonkan menjadi Bupati Fakfak.

Tetapi karena berada di daerah Otonomi Khusus sehingga bagi non OAP yang berkeinginan maju sebagai calon Bupati perlu juga untuk mendapat restu ataupun rekomendasi dari lembaga – lembaga adat yang ada di daerah termasuk mendapat rekomendasi dari Dewan Adat Mbaham Matta di Fakfak.

“Bila ada non OAP yang mendapat rekomendasi dari lembaga adat dan diakui masyarakat adat maka silahkan saja untuk menjadi calon Bupati Fakfak,” tuturnya.

Dikatakannya, untuk mengantisipasi aspirasi masyarakat OAP tersebut, kini MPR Papua Barat sedang memperjuangankan Raperdasus Pilkada Papua Barat, namun dalam persyaratan Raperdasus Pilkada Papua Barat yang diperjuangkan MRP PB tersebut juga tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak bertentangan dengan UU Pemilu.

“Raperdasus Pilkada di Papua Barat hingga saat ini masih diperjuangkan MRP Papua Barat, namun dalam Raperdasus Pilkada PB tersebut tentunya tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun dengan UU Pemilu,’, tutur Adopak.

Bila nantinya Raperdasus Pilkada PB yang sedang diperjuangkan ini telah disetujui menjadi Perdasus Pilkada maka tentunya menjadi dasar untuk memberikan ruang sangat besar bagi OAP untuk bertarung sebagai calon Buppati tanpa harus bertarung dengan saudara – saudara non OAP, imbuh Wakil Ketua MRP Papua Barat, Cerylius Adopak, SE, MM.(RL 07)

Sumber : Papuadalamberita.com.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close