HeadlineMetro Fakfak

Pansus DPRD Fakfak Beri 6 Rekomendasi Terhadap Pertanggungjawaban APBD 2018

FAKFAK, kabarfakfak.com – Setelah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Pansus DPRD Kabupaten Fakfak menyampaikan 6 rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Enam rekomendasi itu disampaikan Ketua Pansus DPRD Kabupaten Fakfak Izak Reawaruw dalam laporan Pansus terhadap pertanggungjawaban APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2018 di gedung sidang DPRD Kabupaten Fakfak, Rabu (7/8/2019) pagi kemarin.

 
Berikut 6 rekomendasi yakni, 1) Masih banyaknya OPD yang belum mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP).

Untuk itu Pnasus meminta kepada pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan sisa waktu di tahun 2019 ini untuk lebih fokus membenahi dan mempersiapkan sumber daya manusia pada bidang ini sehingga pada tahun anggaran 2020 yang akan datang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual benar-benar diterapkan secara maksimal.

2) Dari hasil kajian dan temuan di lapangan disimpulkan bahwa ada beberapa OPD belum bisa mencapai target dan laporannya tidak didukung dengan kenyataan yang ada.

Untuk itu Pansus sangat mengharapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar menegur Kepala OPD, yang bekerja Tidak sesuai harapan dan selalu membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan karena hal tersebut dapat merugikan pemerintah dan juga masyarakat karena capaian yang dilaporkan kepala OPD tidak sesuai dengan kenyataan baik itu pelaksanaan proyek fisik dan juga program lainnya.

3) Pansus berharap agar pihak eksekutif dapat membangun dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika pemerintahan yang selaras dengan asas GoodGovernment dan goodgovernance serta terwujudnya pemerintah yang unggul.

4) Terhadap OPD yang memberikan kinerja yang baik Pansus Jawa mengharapkan kepada bupati dan wakil bupati agar diberikan penghargaan atau reward dan terhadap yang berkinerja buruk akan diberikan pembinaan berupa punishment.

5) Terhadap laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI Perwakilan Papua Barat, maka Pansus dewan meminta kepada pihak eksekutif agar dapat menyampaikan tindak lanjut perkembangannya kepada DPRD.

6) DPRD Kabupaten Fakfak akan selalu menjadi mitra atau sahabat yang baik buat Pemerintah Kabupaten Fakfak yaitu sahabat yang akan selalu memberikan support masukan dan usulan untuk program terbaik yang pro rakyat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Fakfak dan akan selalu memberikan evaluasi dan kritik yang konstruktif terhadap usulan ataupun pelaksanaan program yang tidak dapat guna ataupun lari dari tujuan awalnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close