HeadlineMetro Fakfak

Bupati dan Ketua DPRD Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD 2019

FAKFAK, kabarfakfak.com– Bupati Fakfak Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si dan Ketua DPRD Kabupaten Fakfak Siti Rahma Hegemur, ST menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2019.

Penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD TA 2019 dilaksanakan pada Rapat Paripurna di gedung sidang DPRD Kabupaten Fakfak, Kamis (29/8/2019) pagi tadi dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Fakfak Siti Rahma Hegemur.

Dalam pidotonya, Ketua DPRD Kabupaten Fakfak mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Atas perhatian dan kerja kerasnya dalam menyiapkan materi KUA PPAS ini sampai dengan pembahasan dan penetapannya hari ini,”ujar Siti Rahma.

Dijelaskannya, KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Fakfak TA 2019 merupakan plafon anggaran hasil evaluasi dari berbagai aspek dan indikator terhadap kegiatan APBD induk 2019.

“Maupun penyesuaian terhadap asumsi-asumsi makro dan mikro serta kegiatan yang mendesak dan urgen, yang harus dilaksanakan tahun anggaran 2019 ini, yang akan dituangkan dalam RKA Perubahan dengan tetap memperhatikan sinkronisasi program kegiatan dari setiap OPD tentunya harus dibarengi dengan ketaatan dalam penggunaan serta pertanggungjawabannya,”ujarnya.

Sementara Bupati menyampaikan beberapa kebijakan khusus yang menjadi dasar penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran semenetara antara lain perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

“Khusus untuk kegiatan yang bersifat mendesak, seperti persiapan Pilkada tahun 2020, yang pelaksanaanya di bulan september 2019, perlu dihitung secara cermat dan matang dan lebih berprioritaskan pada tahapan yang bersifat prioritas,”ujar Uswanas.

Lanjut dia, kegiatan yang dikategorikan emergenci atau darurat baik bencana alam longsor, kebakaran hutan dan lahan serta keadaan darurat lainnya dapat dialokasikan pada APBD Perubahan 2019.

“Semua anggaran yang diterima setelah penetapan APBD 2019, harus diakomodir dalam perubahan PPAS tahun anggaran 2019,”pinta Uswanas. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close