HeadlineMetro Fakfak

Dandim 1803/Fakfak Tegaskan Papua dan Papua Barat Sah NKRI

FAKFAK, kabarfakfak.com – Dandim 1803/Fakfak Letkol Yatiman, A.Md menyatakan bahwa, Pemerintah Indonesia memberikan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat di tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Otsus memang otsus tetapi dalam kerangka NKRI bukan kewenangan mengatur diri sendiri untuk meminta Merdeka, itu keliru,”ujar Dandim Yatiman dalam arahannya didepan puluhan orang dari Barisan Pembela Merah Putih (BPMP) di ruang data Makodim 1803/Fakfak, Selasa (3/9/2019) pagi tadi.

Menurut Dandim, Papua dan Papua Barat adalah Sah NKRI, dan sanga saka “Merah Putih” satu-satunya bendera Indonesia Raya, dan lambang Negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda tetap satu NKRI.

“Nah, sebagai daerah otsus, maka provinsi papua dan papua barat dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan sebagai simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua bisa dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah, namun tidak bisa diposisikan sebagai simbol kedaultan, ini yang tidak boleh,”jelas Dandim.

Selain itu, lanjut Dandim, adanya Otsus, maka perhatikan Pemerintah Indonesia cukup besar dengan memberikan dana otsus trilyun, jika dibandingkan dengan daerah lain yang tidak diberikan perhatikan khusus (Otsus,red).

“Hal ini dapat kita buktikan dengan APBN 2019 yang dialokasikan untuk provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 62 trilyun, atau meningkat 6,1 persen jika dibanding tahun sebelumnya,”sebut Dandim.

Dandim mengatakan, adanya perhatian khusus Pemerintah Indonesia ke Provinsi Papua dan Papua Barat dengan besaran dana trilyun itu sehingga sudah tentu masyarakat di tanah Papua sejahtera, apabila diolah dengan baik.

“Kita contohkan dana desa yang diberikan pemerintah Indonesia ke Papua dan Papua Barat jika dibandingkan desa yang ada di pulau jawa. Saya sering ikut pelantikan kepala kampung di wilayah Fakfak maka saya tahu,”Ujar Dandim.

Dandim mencontohkan, dana desa di Kabupaten Gunung Kidul Rp 136 milyar lebih Dari jumlah penduduk 722.479 orang. Lanjut Dandim, khusus untuk desa Natah jumlah penduduk 5.750 orang, dana desanya hanya Rp 735 juta.

“Dibandingkan dana desa atau kampung yang ada di Kabupaten Fakfak, misalkan kampung Gar yang jumlah penduduknya 45 oarng, tapi danya Rp 1,1 milyar. Makanya tidak logis kalau dibilang pemerintah Indonesia tidak adil dengan Papua, Papua Barat,”jelas Dandim.

Untuk itu, Dandim berharap kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi Papua dan Papua Barat agar mengelola dana desa dengan baik demia kesejahteraan rakyatnya sehingga tidak terkesan Pemerintah Pusat tidak adil.

“Kalau masyarakat di tanah Papua sudah sejahtera dengan alokasi dana yang sangat besar, maka tidak ada lagi pikiran yang macam-macam menuntut merdeka,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close