HeadlinePolitikUncategorized

NPHD Pilkada Fakfak Diteken, KPU Dapat Rp 45,8 Milyar dan Bawaslu Rp 15,7 Milyar

Bupati Fakfak Dr. Mohammad Uswanas, M,Si menyerahkan NPHD Pilkada kepada Ketua Bawalsu Kabupaten Fakfak Fachry Tukuwain/foto monces.

FAKFAK, kabarfakfak.com – Akhirnya Pemerintah Kabupaten Fakfak bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Fakfak menandatangani Naskah Pejanjian Hibah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Fakfak 2020 mendatang.

Penandatanganan NPHD dilaksanakan oleh Bupati Fakfak Dr. Mohammad Uswanas, M.Si, Ketua KPU Kabupaten Fakfak Dihuru Dekry Radjaloa, SP dan Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak Fachry Tukuwain di kediaman Bupati Fakfak rumah negara, Senin (14/10) sore kemarin bertepatan hari ulang tahun Mohammad Uswanas, Bupati Fakfak 14 Oktober 2019.

Sebelum penandantanganan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfa Drs. H. Ali Baham Temongmere, M.TP membacakan NPHD untuk KPU Kabupaten Fakfak dan Bawaslu Kabupaten Fakfak yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam NPHD tersebut, KPU Kabupaten Fakfak mendapat Rp 45.850.000.000, dengan rincian, Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.250.000.000, dan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 44.600.000.000.

Sementara Bawalsu Kabupaten Fakfak mendapat Rp 15.750.000.000 dengan rincian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 750.000.000 dan pada Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp 15.000.000.000.

Bupati Mohammad Uswanas berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk penggunaan anggaran tersebut dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap supaya uang ini betul-betul dipergunakan menunjang dan mendukung apa-apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing systim, baik KPU maupun Bwaslu, sukses pemilu di Kabupaten Fakfak,”pinta Bupati Uswanas.

Bupati tidak menginginkan pihak-pihak lain yang mempolitisir anggaran Pilkada yang postif menjadi negatif, “Saya tidak mau itu terjadi, kalau ada masalah-masalah didiskusikan sama kita, dari logika-logika penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban,”tandas Uswanas.

Hadir dalam penandatangan NPHD tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Fakfak Tajudin Lahadalia, S.IP. M.Si, Komisioner KPU dan Bawaslu serta Sekretaris dan Kasubag Umum, Kepagawaian, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Fakfak. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close