HeadlineMetro Fakfak

Siti Rahma Hegemur : Pembentukan AKD di DPRD Fakfak Sudah Sesuai Prosedur

FAKFAK, kabarfakfak.com – Ketua Sementara DPRD Kabupaten Fakfak Siti Rahma Hegemur, ST mengatakan bahwa, pembentukan Alat Kelangkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Fakfak sudah sesuai prosedur.

Hal itu disampaikan Siti Rahma Hegemur menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Fakfak Marcel Rahamitu di media bahwa, pembentukkan AKD di DPRD Kabupaten Fakfak hanya formalitas.

“Selaku pimpinan sementara pada prinsipnya sudah melaksanakan tugas dengan baik, mulai memimpin rapat, menfasilitasi pembentukan Fraksi, penyusunan tata tertib, dan terakhir memproses penetapan pimpinan DPRD difinitif,”kata Siti Rahma Hegemur ditemui diruang kerjanya, Senin (14/10/2019) pagi tadi.

Menurutnya, hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Nah, terkait dengan peraturan pemerintah tersebut, maka kami pimpinan sementara DPRD Fakfak sudah melaksanakan itu, kita awali dengan membuat tata tertib, Fraksi dan Alat kelengkapan dewan,”ujarnya.

Terkait dengan Fraksi gabungan Golkar, kata Siti Rahma, lembaga wakil rakyat ini adalah lembaga Politik, yang dipilih oleh rakyat, sehingga diperlukan adanya lobi-lobi Politik.

“Bicara soal kursi terbanyak, maka Golkar memiliki Empat Kursi di DPRD Kabupaten Fakfak, sehingga jika terlepas dari pimpinan, maka hanya memiliki 3 anggota dewan, untuk itu kami mencoba melakukan lobi-lobi politik ke beberapa pimpinan partai yang memiliki satu kursi, ya alhasil mereka mau merapat ke Golkar bergabung satu Fraksi, itu jalan ceritanya, dan itu bukan unsur paksaan untuk bergabung, jadi tolong diklarifikasi adanya pembentukan AKD formalitas, itu keliru,”jelasnya.

Adanya gabungan Fraksi Golkar yang mempunyai 11 anggota dewan, maka kata Siti Rahma, pada saat pembentukan AKD Komisi-Komisi Dewan, Fraksi gabungan Golkar yang berinama Fraksi Karya Pembangunan memiliki suara terbanyak saat voting (pemungutan suara).

“Contoh, misalnya pembentukan jabatan struktur komisi tiga, karena Fraksi Karya Pembangunan memiliki suara terbanyak, maka berhak menduduki jabatan wakil ketua atau unsur pimpinan komisi,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close