HeadlinePolitik

8 Kabupaten di Papua Barat Teken NPHD, Pilkada Mansel Terancam Ditunda

MANOKWARI. kabarfakfak.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memperpanjang waktu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), untuk anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 hingga 14 Oktober 2019.

Dengan tujuan, agar tidak ada lagi daerah yang terlambat pengalokasian anggaran melalui penandatanganan NPHD. Namun, untuk Provinsi Papua Barat dari 9 kabupaten yang akan mengikuti pilkada, masih ada 1 daerah belum menandatangani NPHD.

Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana,S.Pt.,MM kepada wartawan melalui telepon selulernya, Selasa (15/10) mengatakan, delapan kabupaten yang pemerintah daerahnya sudah menandatangani NPHD yakni Manokwari, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Sorong Selatan dan Raja Ampat.

Sedangkan satu kabupaten yang hingga saat ini belum ada kesepakatan anggaran pilkada antara pemerintah daerah dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yaitu, Manokwari Selatan (Mansel).

“Iya, delapan kabupaten yang sudah menandatangani NPHD sedangkan Kabupaten Manokwari Selatan hingga hari ini (Selasa) belum ada kesepakatan anggaran pilkada antara Pemda, KPU dan Bawaslu sehingga belum penandatanganan NPHD,” kata Atkana.

Amus Atkana menegaskan, jika pemerintah daerah tidak mendukung anggaran dalam pesta demokrasi 2020 mendatang, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas dan bertanggung jawab untuk tidak dilaksanakannya pilkada di Kabupaten Manokwari Selatan.

“Petunjuk sudah jelas dalam undang-undang, bahwa jika ada kabupaten yang tidak ada anggarannya maka pilkadanya ditunda, itu kata aturan, kita semua patuh hukum. Kami akan melaporkan hal ini kepada KPU RI untuk ditindaklanjuti,” tegas Atkana.

Selain dilaporkan ke KPU RI dan dilanjutan ke Mendagri, KPU Papua Barat juga menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat terkait Kabupaten Manokwari Selatan tidak siap melaksanakan pilkada 2020 mendatang.

“Nanti keputusan Mendagri seperti apa ya kita tunggu saja, karena yang menentukan apa langkah selanjutnya ketika Kabupaten tersebut tidak melaksanakan pemilu adalah kewenangan Mendagri,” sebutnya.

Langkah yang diambil KPU Manokwari Selatan yaitu telah menyurati Pemda setempat untuk menindak lanjuti pengusulan anggaran pilkada 2020 namum tak digubris, bahkan bupati dan wakil bupati tidak berada tidak berada di tempat.

Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran,S.T.,M.Si ketika dikonfirmasi Papua Barat Pos melalui telepon selulernya, tidak terhubung. Sesuai informasi yang dihimpun, sejumlah pejabat termasuk bupati dan Wakil Bupati Manokwati Selatan sedang melaksanakan wisata rohani ke Israel.

Sementara itu dari data yang dihimpun, Kabupaten Manokwari menganggarkan dana untuk Pilkada 2020 sebesar Rp 67.5 milyar, Pegunungan Arfak Rp 52 milyar, Teluk Wondama Rp 30 milyar, Fakfak Rp 15,7 milyar, Kaimana Rp 55 milyar, Sorong Selatan Rp 50,5 milyar, Teluk Bintuni Rp 81 milyar dan Raja Ampat Rp 51,4 milyar. [ARS-MJ]

Sumber : papuabaratpos.com.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close