HeadlineMetro Fakfak

Bupati Fakfak Marah Manager PLN

FAKFAK, kabarfakfak.com – Setelah turun dari Pesawat ATR-72 Wings Air dari Manokwari, Senin (9/12/2019) siang kemarin, Bupati Fakfak Dr. Mohammad Uswanas, M.Si langsung menuju Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kebun Kapas Jln. A. Yani Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Tiba di PLTD, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Drs. H. Ali Baham Temongmere, M.Tp, Asisten Bidang Perikonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Fakfak Charles Kambu, S.Sos. M.Si dan Manager PLN Rayon Fakfak Musril Kaotjil meninjau sejumlah mesin di PLTD.

Setelah itu, Bupati menuju mesin milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang dikelolah Perusahaan Daerah Mbia Pohi Kabupaten Fakfak yang berada di area PLTD.

Begitu tiba di mesin milik Pemda, sontak Bupati marah besar ke Manager PLN Rayon Fakfak, “Kalau bupati sudah perintahkan segera dilaksanakan tidak boleh tunggu-tunggu, ini barang milik pemda, saya bupati perintahkan pakai tiga bulan sampai enam bulan tidak jadi soal, yang penting perawatan kamu tanggung,”tegas Bupati raut wajah marah.

Bupati marah lantaran sudah 1 bulan dirinya memerintahkan pihak PLN untuk mengoperasikan atau menggunakan mesin milik Pemda.

“Saya kan sudah perintah satu bulan lalu, pakai mesin kita (mesin pemda,red), tidak usah bayar yang penting perawatan, itu kan mutlak, tapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti perintah saya,”kata Bupati.

Bupati juga mengatakan, tidak diperlukan administrasi yang embel-embel yang akan menghambat operasional mesin Pemda.

“Ini keadaan gawat, saya dimaki-maki masyarakat kenapa tidak bisa selesaikan masalah pemadaman listrik,”tandas Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati perintahkan Sekda untuk mempermudah proses pelaksanaan administrasi untuk pengoperasian mesin milik Pemda.

”Pak Sekda segera buat surat ke PLN untuk difungsikan segera mesin milik Pemda. Besok kepala PLN segera fungsikan mesin itu, kalau ada kerusakan segera lapor saya, jangan tunggu lama-lama,”pintanya.

Sementara Manager PLN Rayon Fakfak Musril Kaotjil mengatakan bahwa pada prinsipnya PLN tetap meminta persetujuan dari pemda melalui surat untuk penggunaan mesin Pemda.

“Jadi selama ini saya tidak operasikan mesin pemda, karena tidak ada surat. Surat itu kan sebagai dasar hukum saya, kalau terjadi apa-apa siapa yang mau bertanggungjawab. Nah teman-teman wartawan sudah tahu sendiri kan, sudah ada kebijakan bupati, itu yang akan kita pertegas lagi melalui surat,”ujarnya.

Menurut dia, adanya kebijakan itu, maka pihaknya akan mengoperasikan mesin Pemda, “Pak Bupati sudah perintahkan untuk operasikan. untuk itu kami akan inspeksi supaya tahu apakah mesin masih layak digunakan, [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close