HeadlineMetro Fakfak

Gubernur Papua Barat Tidak Punya Kewenangan Intervensi Kebijakan Bupati Lockdown Terbatas

FAKFAK, kabarfakfak.com – Pemerhati Sosial Hukum Kabupaten Fakfak, Faizal Tura menyatakan, Gubernur Papua Barat tidak mempunyai kewenangan dan mengintervensi kebijakan Bupati, Walikota terkait locdown terbatas dalam pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Menurutnya, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karatina Kesehatan, yang mengatur bahwa kewenangan karantina wilayah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Otsus untuk Papua dan Papua Barat, yang menyatakan bahwa, pemerintah wajib mencegah penyebaran penyakit-penyakit menular, yang dapat membahayakan orang asli Papua,”ujar Ichal sapaan akrapnya, Minggu (29/3/2020) sore tadi.

Dikatakannya, kebijakan Gubernur Papua Barat mencabut lockdown melukai hati masyarakat, karena alasan Gubernur semata percepatan ekonomi atau kepentingan ekonomi kerakyatan dibanding keselamatan masyarakat.

“Seharusnya gubernur tidak saja melakukan koordinasi, diskusi dan lain-lain tapi harus eksekusi kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19,”tegasnya.

Kebijakan yang harus dilakukan Gubernur, sebut Ichal dengan cara membantu Bupati, Walikota untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan pada masing-masing Rumah Sakit dalam bentuk mensuport anggaran, menambah sumber daya tenagah medis

“Gubernur harus ingat dan ingat bahwa keselamatan warga negara merupakan hukum yang paling tertinggi sebagaimana diatur dalam pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945,”jelasnya.

Ditambahkannya, saat ini Pemerintah Pusat menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Kewilayahaan, yang diharapkan setelah peraturan pemerintah tersebut ditetapkan wajib diberlakukan untuk kedepan, bukan diberlakukan surut.

“Karena jika diberlakukan ke wilayah yang menetapkan lockdwan ini maka akan bertabrakan dengan asas retro aktif, karena hukum itu diberlakukan kedepan setelah ditetapkan peraturan pemerintah tentang karantina kewilayahaan dan bertentangan dengan undang-undang Otsus,”kata Ichal.

Sedangkan berkaitan dengan kebijakan Gubernur Papua Barat melakukan pembatasan orang melintas antar wilayah Kabupaten, kota, menurut Ichal kebijakan itu sangat tepat, karena kewenangan antar wilayah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Namun pada proses pencegahan Covid-19 sekarang sangat sulit untuk masyarakat melintas, karena sudah ada himbauan pemerintah pusat untuk masyarakat Indonesia termasuk kita di Kabupaten Fakfak berdiam diri di rumah selama 14 hari untuk pencegahan penyebaran Covid-19,”jelasnya.

Firmando Rafly Hakim salah satu pemerhati Covid-19 Kabupaten Fakfak,

Senada dengan Firmando Rafly Hakim salah satu pemerhati Covid-19 Kabupaten Fakfak, yang menyatakan bahwa, seharusnya Gubernur memproitaskan kebijakan pelayanan kesehatan untuk mencegah wabah Covid-19.

“Kebijakan yang harus dilakukan adalah ketersediaan APD atau alat pelindung diri, dan juga obat-obatan, dan tenaga pelayanan kesehatan. Kalau sampai hal-hal ini tidak disiapkan maka pada saat ada pasien postif corona maka kesulitan menanganinya, nah ini yang perlu diperhatikan,”kata Nando sapaan akrabnya.

“Pak Gubernur jangan terlalu pikir ekonomi kerakyatan sementara masyarakatnya saja tidak sehat, sehat dulu baru bisa kerja cari uang,”sambung Nando.

Dia berharap kepada Satgas untuk serius menangani Orang Dalam Pemantauan (ODP), sehingga jumlah yang begitu meningkat dapat berkurang.

“Mereka yang dikatakan OPD itu betul-betul dikarantinakan, jangan mereka berkeliaran lalu menambah daftar lagi ODP, karena kita semua perlu tahu bahwa pak Yusuf Kala selaku Ketua Umum PMI mengatakan bahww stok darah yang dimiliki semakin berkurang akibat mewabahnya Covid-19, nah ini perlu kita juga waspada,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close