HeadlineMetro Fakfak

Waket MRPB Minta Polisi Tindak Oknum Loloskan 19 Orang Tumpangi Speed Boad Masuk Fakfak

FAKFAK, kabarfakfak.com ­– Pemerintah Kabupaten Fakfak beberapa hari lalu telah melockdown terbatas khusus untuk orang yang masuk melalui Pelabuhan Laut dan juga Bandara.

Kebijakan itu sangat diapresiasi oleh semua pihak termasuk masyarakat Kabupaten Fakfak untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19 diwilayah Kabupaten Fakfak.

Namun kebijakan lockdown itu tidak lakukan merata artinya, ada orang-orang tertentu yang mengabaikan kebijakan Bupati Fakfak, sehingga meloloskan 19 orang penumpang yang diduga didalamnya mahasiswa yang datang dari berbagai kota studi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemda Fakfak dari Sorong tumpangi Speedboad milik DPRD Kabupaten Fakfak.

Hal ini menjadi sorotan publik bahkan tanggapan semua pihak termasuk Wakil Ketua Mahjelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Cyrillus Adopak, SE. MM, yang meminta aparat Kepolisian segera memeriksa dan tindak tegas oknum yang mengabaikan kebijakan Bupati.

“Tadinya kita sudah semangat, dan sangat mendukung kebijakan Bupati, tapi kenapa kebijakan Bupati diabaikan dengan cara meloloskan orang masuk ke Fakfak, tolong pak kapolres usut itu, dan tadi saya sudah telepon pak Sekda selaku Ketua Satgas untuk umumkan nama tiga orang ASN itu di media,”tegas Cyrillus Adopak, Senin (30/3/2020).

Kapolres Fakfak AKBP. Ongky Isgunawan, S.I.K sangat menyangkan sikap yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja mengabaikan kebijakan Bupati untuk melockdown terbatas.

“Kebijakan itu sudah sangat tepat dan bagus, tapi setelah mendapat infromasih adanya seperti ini, saya malas bekerja, mendingan saya bekerja sesuai instansi saya sajalah kalau kaya gini, terus terang kita tidak dikasih tahu,”ujar Kapolres.

Kapolres mengatakan, kebijakan lockdown terbatas itu sudah disepkati bersama saat rapat lintas Forkominda, untuk meskipun dia keluarga pejabat tetap tidak diperbolehkan masuk ke Fakfak.

“Kalau memang sudah kesepakatan bersama, saya sudah bilang dari kemarin pas waktu kumpul (rapat.red) konsekwensinya ada, ya kalau memang keluarganya disana, ya sudah disana saja, keluarga saya ingin ke Fakfak tidak datangin juga kok dari Jakarta,”ujar Kapolres.

Menurut Kapolres, karena Lockdown atau Karantina Lokal kebijakan Bupati, maka pihaknya (Polisi,red) akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang mengijinkan.

“Kalau untuk saya melakukan tindakan hukum belum bisa, karena kalau ada karantina lokal dari pemerintah pusat yang ada mengatur tentang tindakan hukum bisa saja kita lakukan, tetapi ini kebijakan Bupati sendiri,”kata Kapolres.

Terkait dengan hal itu, membutuhkan informasih dari pihak terkait, sehingga menjadi terang benderang dan tidak mengecewakan masyarakat terkait kebijakan Bupati. [monces]

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close