Metro Fakfak

Sidang Adat Putuskan Marga Hombore Pemilik Ulayat Lahan Bandara Siboru

FAKFAK, kabarakfak.com – Sidang adat terkait konflik keluarga atas lahan Bandara Siboru digelar di Rumah Raja Ati-Ati di Kampung Werpigan, Distrik Wartutin Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Selasa (9/6/2020) siang kemarin.

Sidang adat yang berlangsung selama kurang lebih 5 jam dipimpin Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak Jubair Hobrouw yang memutuskan lahan Bandara Siboru benar-benar hak tanah adat dari marga Hombore. Sebagai marga tertua di kampung Siboru.Sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibacakan Lasarus Hombore.

“Pada hari ini selasa tanggal sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh (9-7-2020) Nama : MUHAMAD SYAHRIL BAY Jabatan : RAJA ATI- ATI DI KABUPATEN FAKFAK Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang akan di bangun Bandara di wilayah Kampung Siboru adalah benar-benar hak tanah adat dari marga Hombore. Sebagai marga tertua di kampung Siboru,”ujarnya.

“Sedangkan marga-marga lain yang ada di Kampung Siboru juga punya hak tetapi di bawah marga yang tertua di kampung Siboru. Raja Ati-Ati punya hak wilayah dan nmenyatakan pula bahwa Petuanan Raja lain tidak berhak mencampuri hak wilayah petuanan-petuanan Raja Ati-Ati sebab setiap petuanan mempunyai wilayah petuanannya masing-masing,”tegasnya.

Surat pernyataan itu ditandatangan diatas meterai enam ribu itu oleh Raja Ati-Ati Kabupaten Fakfak Muhammad Shyahril Bay mengetahui Kepala Kampung Siboru Benjamin Hombore dan 10 Orang Saksi yang berasal dari Tokoh Adat.

Sepuluh orang saksi itu yakni, Paulus Uss, Gabriel Hegemur, Din Patiran, Yahya Tuturop, Untung Bay, Adrian Kabes (Mayor Werba), Jijao (Kampung Werpigan), Ibrahim Patiran, Ruben Patipi dan Hendrikus Kabes.

Setelah dibacakan, Surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Ketua Peradilan Adat Jubair Hobrouw dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang diterima Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Fakfak Charles Kambu, S.Sos. M.Si mewakili Bupati Fakfak.

Surat pernyataan tersebut juga diserahkan kepada Andarias Hombore mewakili marga Hombore pemilik hak atas lahan Bandara Siboru, yang dilanjutkan dengan penutupan sidang adat.

Sidang adat, selain dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Fakfak, Charles Kambus, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas LHP Fakfak, Abdul Razak Rengen, SH, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Fakfak, Toufik Heru Uswanas, S.Sos. M.Si yang juga selaku Raja Fatagar dan beberapa anggota DPRD Fakfak.

Menanggapi putusan adat tersebut, Drs. Frans Hombore bersama Andarias Hombore, mengatakan, meskipun pihak keluarga dari 5 oknum marga tidak hadir dalam pertemuan adat tersebut, namun putusan adat yang menerima marga Hombore sebagai pemilik hak ulayat harus menerima putusan adat ini yang sudah final dan memilih.

“Putusan lembaga adat yang menerima tanah Bandara Siboru merupakan tanah adat Marga Hombore sudah final dan harus di patuhi,”ujar mantan Wakik Bupati Fakfak ini di rumah Raja Ati-Ati Muhammad Shyahril Bay.

Frans Hombore berharap dengan keptusan adat ini, maka pihak keluarga yang berkeberatan sudah saatnya untuk kembali ikut mendorong Pemerintah Daerah guna menyukseskan pembangunan Bandara Siboru. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close