Politik

Verifikasi Faktual, Bawaslu Fakfak Warning Salahgunakan Data Penduduk Denda Rp 25 Juta

FAKFAK, kabarfakfak.com – Tidak lama lagi salah satu tahapan Pemilukada serentak 2020 yaitu Verifikasi Faktual bakal calon (balon) Perseoarangan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak.

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Fakfak mengundang Liaison officer atau LO balon Perseorangan dan Penyelenggara Pemilu untuk pertemuan di ruang Pojok Pengawasan Bawaslu Fakfak, Jumat (12/6/2020) sore kemarin.

Tujuan rapat itu adalah mengingatkan balon perseoarangan dan penyelenggara Pemilu terkait pelanggaran dalam menverikasi faktual metode “sensus” yang lebih fokus pada singkronisasi data penduduk untuk memastikan dukungan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak Fachry Tukuwain memgatakan, setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan bisa dipidana dua tahun atau denda maksimal Rp 25 juta.

“Hal ini diatur dalam 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 95A setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan bisa dipidana dua tahun atau denda maksimal Rp 25 juta,”ujar Fachry.

Dia misalkan, dalam proses verifikasi faktual, ada ditemukan data penduduk berupa KTP dukungan terhadap balon perseorangan tanpa diketahui yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan dimaksud.

“Kalau yang bersangkutan tidak setuju atau keberatan dia bisa melaporkan ke Polisi untuk di proses secara hukum,”pintanya.

Sementara pada pasal 185 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan,”ujarnya

“Pelaku juga akan dikenakan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp72 juta. Bisa pula dijerat pemalsuan dokumen KTP,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close