Politik

Sitti Hadidjah Iha Ingatkan ASN Bawaslu Netral dalam Pilkada 2020

FAKFAK, kabarfakfak.com – Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak Sitti Hadidja Iha, S.E mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk Netralitas dalam Pilkada 2020.

“Netralitas itu sangat penting, karena Kita adalah bagian keluarga besar Bawaslu melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam pengawasan Pilkada 2020,”kata Sitti sapaan akrabnya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/72020) siang

Hal ini menurutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN pasal 4, 5, 6 dan pasal 7 disebutkan sanksi bisa disiplin sedang atau berat.

“Untuk sanksi beratnya bisa dikenakan pemberhentian dari jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010,”ujarnya.

Sitti mengatakan, memilih sebagai ASN maka harus menjadi pelayan publik. Artinya, ASN Bawaslu harus siap melayani publik didalam proses demokrasi dengan sebaik-baiknya.

“Saya berharap ASN di sekretariat Bawaslu hingga ke Distrik punya komitmen yang sama bagaimana mengawal demokrasi dengan baik. Selain komitmen kerja harus juga bisa menjaga netralitas,”tegasnya.

Berikut kutipan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang PNS/ASN :

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kedua
Larangan
Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

15.  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

[monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close