Metro Fakfak

Bupai Fakfak Warning DPMK Terkait Dana Kampung

FAKFAK, kabarfakfak.com – Bupati Fakfak Mohammad Uswanas mengingatkan (Warning) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Fakfak untuk tidak merekomendasikan pencairan dana kampung.

“Saya mengingatkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk tidak berhak merekomendasikan pencairan dana kampung. Itu bukan kewenangan saudara,”ujar Bupati saat tatap muka bersama para Kepala Distik dan Kepala Kampung se Kabupaten Fakfak di gedung KONI Kabupaten Fakfak, Kamis (9/7/2020).

Menurut Bupati, yang berhak merekomendasikan pencairan dana kampung adalah Bupati, Bupati bisa turunkan satu tingkat ke Wakil Bupati dan juga ke Sekretaris Daerah (Sekda) atas nama Bupati merekomendasikan.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung hanya berkewajiban memberikan telaahan Kepada Bupati. Rekomendasi yang diberikan oleh dinas itu dalam bentuk administrasi bukan eksekusi pencairan dana kampung, Nah ini perlu saya luruskan karena selama ini sudah terjadi dan saya anggap itu kekeliruan,”kata Bupati.

Selain itu, lanjut Bupati, jika ada kegiatan dari DPMK, yang terkait kontribusi dari kampung tetap harus mendapatkan persetujuan dari Bupati, sebab SK Kepala Dinas tidak otomatis, tidak memerintahkan kontribusi dalam bentuk uang kampung, karena dana kampung itu yang dikendalikan adalan Bupati.

“Itupun sudah masuk dalam perencanaan, tapi kalau tidak masuk dalam perencanaan berbahaya skali itu, kalau ada pemeriksaan saudara-saudara (para kepala kampung,red) kena masalah karena ada temuan, ini yang perlu saya luruskan,”jelasnya.

Untuk itu, Bupati minta Asisten Bidang Pemerintahan dan Sekda untuk segera revisi peraturan Bupati yang mengatur soal mekanisme pengendalian pembinaan pengelolaan penggunaan dana Kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Supaya jelas itu jangan sampai ada banyak kewenangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung yang membingungkan aparat kampung,”pinta Bupati.

Menurut Bupati, kepala kampung hanya bisa dengar Keputusan- Keputusan Bupati karena Surat Keputusan (SK) ditandatangan Bupati. Bupati juga mengingatkan Kepala Distrik untuk tidak berkewenangan menerbitkan SK penjabat atau pejabat karateker Kepala Kampung tanpa ketahuan Bupati.

“Kalau ada kepala kampung yang sudah selesai waktunya atau berakhir masa jabatannya dilaporkan dan sekaligus diajukan ke Bupati nanti Bupati yang akan memutuskan, sebab nanti akan dilakukan penelitian khusus terhadap pejabat yang bersangkutan karena ini merupakan hal penting terkait pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana kampung,”tegasnya.

Ditambahkannya, Kepala Distrik tidak diperbolehkan menandatangani SK pejabat pelaksana tugas kepala kampung karena kepala kampung telah berakhir masa jabatan.

“Nah, saya minta kepada Tata Pemerintahan untuk melihat kembali Perbup supaya ini diatur, sebab saya tidak ingin saudara-saudara mengalami kesulitan dalam pengendalian pembinaan kampung,”tandasnya.

Acara tatap muka bersama para Kepala Distik dan Kepala Kampung se Kabupaten Fakfak yang berlangsung selama dua jam kebih di gedung KONI Kabupaten Fakfak itu dalam rangka evaluasi penyelenggaran pemerintahan ditingkat bawah.

Berbagai saran dan masukan selain dari Bupati, juga Wakil Bupati Fakfak, Sekda, Inspektur Inspektorat, dan Pimpinan OPD terkait, yang hanya semata mengingatkan Kepala Kampung untuk mengelola dana kampung sesuai aturan maupun perundang-undamgan yang berlaku.

Diakhir acara itu, dilakukan Rapid Test bagi para Kepala Distrik, Kepala Kampung dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Fakdak. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close