Metro Fakfak

Faizal Tura : Penetapan DPR Papua Barat Jalur Otsus Tidak Perhatikan Asas Keadilan

FAKFAK, kabarfakfak.com –  Pemerhati Sosial Hukum Kabupaten Fakfak Faizal Tura, S.H menilai penetapan DPR Papua Barat jalur Otsus tidak mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan.

Pasalnya, hanya 3 Kabupaten di Papua Barat saja yang masuk yakni, Manokwari Raya 3 kursi, Sorong Raya 5  kursi dan Wamesa 3 kursi, sedangkan suku Mbaham Matta dari Kabupaten Fakfak tidak ada keterwakilan.

“Hal ini tentunya melanggar ketentuan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945,”kata Mahasiswa Pasca Sajarna Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Jakarta ini, Sabtu (11/7/2020).

Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, sebut Faizal sangat jelas menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

“Jika melihat unsur-unsur pasal tersebut, maka tidak terdapat atribusi, delegasi dan mandat dari Peraturan Perundang-undangan (UUD 1945, UU Otsus, Putusan MK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya) kepada pembentuk Perdasus untuk menggunakan istilah daerah pengangkatan, terkecuali penyebutan secara spesifik wilayah Adat seperti Bomberay dan Doberay,”kata Faizal.

Sehingga, menurut Faizal, dapat disimpulkan bahwa Sumber masalah pengangkatan calon Anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan adalah berasal dari kata dalam Perdasus 4 Tahun 2019 sendiri yakni Daerah Pengangkatan.

“ Penggunaan sistem Daerah Pengangkatan dalam seleksi calon Anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan “memporak porandakan afirmative action” (Kebijakan Khusus) yang telah dirumuskan oleh Pembentuk Undang-undang Otsus 20 Tahun lalu,”ujarnya.

Dengan demikian, Faizal menyimpulkan bahwa proses seleksi calon Anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan masa Jabatan 2019-2024 dengan menggunakan Pendekatan Perdasus 4 Tahun 2019 diduga masih terdapat permasalahan Hukum, Prosedur, mekanisme dan Substansi serta diduga melanggar asas yang paling mendasar dari suatu negara hukum yaitu asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

“Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 D ayat 1 dan 3 UUD 1945. Namun, disisi lain juga saya melihat tidak ada Peserta atau Calon yang jeli melihat permasalahan ini sehingga dapat berkeberatan terhadap Proses seleksi itu melalui jalur-jalur yang dibenarkan oleh Undang-undang,”tandasnya.

Sementara itu, lanjut Faizal, mengenai Perdasus 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan merupakan “atribusi” dari Putusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009 Tanggal 1 Februari 2010 dalam rangka mengatasi kekosongan hukum serta dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus khususnya penerapan Pasal 6 ayat 2 dan 4 UU 21/2001 Jo UU 35/2008 tentang Otsus Papua dan Papua Barat.

“Namun sayangnya, dalam Perdasus 4  Tahun 2019 yang diundangkan pada Tanggal 20 Agustus 2019 tersebut tidak mencantumkan Putusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009 Tanggal 1 Februari 2010 sebagai landasan konstitusional dari Pasal 6 ayat 2 dan 4 UU 21/2001 Jo UU 35/2008 Tentang Otsus,”ujarnya.

Jika dianalogikan bahwa Perdasus 4 Tahun 2019 yang berkedudukan sebagai “anak kandung”, tidak mengakui Putusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009 sebagai “orang tuanya” padahal Perdasus tersebut “lahir” dari Putusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009 Tanggal 1 Februari 2010.

“Perdasus 4 Tahun 2019 tersebut terdiri dari 34 Pasal dan 9 (Sembilan) BAB. Terdapat berbagai kejanggalan dan saling bertolak belakang antara satu pasal dengan pasal lainnya, serta kejanggalan bunyi frase serta substansi pada pasal-pasal tertentu,”jelasnya.

Faizal misalkan pada BAB III, pasal 4 ayat 2 huruf a yang berbunyi, orang asli papua yang berasal dari suku-suku wilayah adat doberay dan bomberay di Provinsi Bapua Barat yang dibuktikan dengan rekomendasi hasil musyawarah adat.

“Ternyata masyarakat adat suku mbaham matta yang berada di Kabupaten Fakfak, wilayah administratif Provinsi Papua Barat telah merekomendasikan wakilnya untuk duduk pada kursi tersebut, namun ternyata pada saat hasil seleksi tidak ada perwakilan dari Masyarakat adat suku Mbaham matta. Tentuanya Pasal tersebut menjadi tidak bermakna lagi,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close