Politik

Pleno Verfak Dukungan Independen Dihujani Interupsi

FAKFAK, kabarfakfak.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) perseorangan atau Independen dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020 di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Fakfak, Senin (20/7/2020).

Ketua KPU Kabupaten Fakfak, Dihuru Dekry Radjaloa, SP didampingi tiga komisioner membuka rapat pleno tersebut dan dihadiri Bawaslu Kabupaten Fakfak, Bapaslon Perseorangan, Kepala Kesbangpol dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD).

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Fakfak mengatakan tahapan verfak terhadap dukungan Bapaslon saat ini memasuki tahapan pleno rekapitulasi hasil verfak tingkat kabupaten, yang sebelumnya dilakukan secara sensus ditingkat Kampung atau Kelurahan diwilayah Kabupaten Fakfak.

Sementara Kepala Kesbangpol Kabupaten Fakfak Mahmud La Biru, S.Sos, MM meminta kepada penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU melaksanakan pleno berpedoman pada aturan perudangan-undangan terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Dia juga menghimbau kepada semua pihak, baik penyelenggara Pemilu dan juga Bapaslon menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga pelaksanaan rapat pleno tersebut dapat berjalan dengan baik, lancara dan sukses.

Setelah pembukaan dan dilanjutkan dengan rekapitulasi, suasana rapat pleno dihujani interupsi dari Bapasalon Untung Tamsil – Yohana Dina Hindom (UTAYOH), Donatus Nimbitkendik – Mustaghfirin (DOAMU) dan Abdul Rahim Fatamasya – Jeferson Jimi Liunsanda (RAJA) yang intinya mempermasalahkan minimnya waktu yang tersedia saat verfak.

Ketiga bapaslon mengklaim sangat dirugikan, lantaran ribuan KTP dukungan mereka tidak bisa diverifikasi karena belum bisa menemukan pemilik KTP tersebut.

Untuk itu mereka minta pihak KPU tambahan waktu untuk menverfak pendukung yang belum bisa ditemukan, dengan harapan skors diberikan waktu untuk ada jawaban dari KPU, namun skors dicabut dan tetap pleno rekapitulasi tersebut dilanjutkan.

Ketua KPU Kabupaten Fakfak Dihuru Dekry Rdajaloa menjelaskan bahwa verfak yang dilakukan PPS bersama Liaison officer (LO) sudah sesuai mekanisme aturan.

Dalam verfak itu, ada tahapan yang dilalui, apabila tidak ditemukan, maka LO atau bapaslon dapat menyampaikan kepada pendukungnya yang belum terverfak untuk dilakukan verfak di Sekretariat PPS.

Namun, lanjut Dekry, hingga batas akhir verfak, ada sebagian yang tidak bisa dihadirkan oleh LO, sesuai perintah Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Karena KPU tidak memberikan jawaban yang pasti terkait tuntutan mereka (bapaslin perseorangan), maka ketiga bapaslon walkout dari ruangan rapat pleno.

Kepada awak media, Ketua KPU Kabupaten Fakfak Dihuru Dekry Radjaloa mengatakan, pihaknya tetap melaksanakan Verfak.

“Berdasarkan undang-undang tetap kami KPU melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi, dan rekapitulasi itu hanya membacakan hasil rekapitulasi ditingkat distrik atau PPD,”jelasnya.

Ditanya terkait tuntutan tiga bapaslon, jawab Dekry, KPU Kabupaten Fakfak telah mengusulkan ke KPU RI dan sedang dilakukan rapat pleno. [monces]


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close