Metro Fakfak

FKAMM Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Fakfak Tuntut Akomodir 80 Persen OAP Formasi CPNS 2018

Suasana Wakil Bupati Fakfak Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si menerima pengunjuk rasa FKAMM di Depan Kantor Bupati Tuntut Akomodir 80 Persen OAP Formasi CPNS 2018/foto monces.

FAKFAK, kabarfakfak.com – Forum Komunikasi Anak Mbaham Matta (FKAMM) Kabupatem Fakfak unjuk rasa di depan Kantor Bupati Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (5/8/2020) pagi.

Mereka membawa sejumlah poster dan satu buah spanduk beragam jenis tulisan diantaranya, Bupati Fakfak segera akomodir OAP (Orang Asli Papua) lebih khusus anak asli Mbaham Matta, CPNS 80 persen OAP harga mati,

Poster lain bertuliskan, Otsus jilid satu gagal jika tidak akamodir OAP. Sedangkan satu buah Spanduk bertuliskan, CPNS 80 persen-20 persen Harga Mati Lebih Boleh, Kurang = Aksi Lanjut.

Kordinator Lapangan (Korlap) Yanto Hindom dan Ketua FKAMM Engel Hindom bergantian orasi, yang pada intinya mendesak Pemerintah Kabupaten Fakfak mengakomodir 80 persen OAP khususnya Anak Asli Mbaham Matta pada Formasi CPNS 2018.

Tuntutan itu mutlak dan tidak bisa di intervensi oleh siapapun untuk mengurangi angka 80 persen, sebab diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

“Kami tidak pernah mrmenikmati namanya Otsus, kami minta dengan tegas Pemerintah Daerah dan Pusat mengakomodir kami, jika tidak maka kami anggap otsus gagal, tidak berpihak ke kami orang asli papua,”ujar Yanto Hindom.

Tetbukti CPNS formasi 2018, sebut Yanto, hanya 60 persen OAP, 20 persen non OAP dan 20 persen lagi Peserta. Menurut dia, ini realita dan tidak rahasia lagi.

“Semuanya sarat kepentingan, punya orang dalam alias jata masing-masing, Bupati punya sekian, wakil bupati punya sekian, sekda punya sekian dan lain-lain punya jata sekian, lalu kami yang tidak punya orang dalam bisa apa,”pungkasnya.

Amin Jabir Suaeri selaku orang tua mengingatkan pemerintah daerah terkait tuntutan 80 persen OAP dan 20 persen non OAP.

Dia mengingatkan Pemerintah Daerah agar mendata semua anak-anak asli Fakfak yang telah selesai melaksanakan studinya untuk dijadikan data riil, agar tidak menjadi permasalahan setiap ada Tes CPNS yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak.

“Bentuk satu lembaga khusus untuk mencatat anak-anak, ade-ade kita yang sudah selesai kuliah dan masih kuliah untuk kedepan dapat akomodir mereka baik di pemerintahan maupun swasta, sesuai 80 persen dan 20 persen, dengan baegitu maka tidak akan ada lagi tuntutan seperti ini,”pintanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Fakfak Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si mengatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Fakfak sependapat terhadap tuntutan 80 persen OAP dan 20 persen Non OAP Formasih 2018, sehingga sampai saat ini belum diumumkan.

Dikatakannya, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Fakfak, yaitu melalui Video Conferenci (Vidcon) para Bupati, Walikota dengan Gubernur Papua Barat untuk komitmen mempertahankan 80 persen OAP dan 20 Non OAP.

“Awal Juli 2020, vidcon dengan pak Gubenur, komitmen umumkan sama-sama tentu mengacu 80 persen OAP dan 20 persen Non OAP, kemudian tanggal 23 Juli 2020, pemerintah kabupaten Fakfak masih menyurati lagi MenPAN-RB untuk komitmen yang sudah disepakati,”ujar Wakil Bupati.

Lanjut Wakil Bupati, “Tanggal 30 Juli 2020, Pemerintah Kabupaten Fakfak menyurat ke MenPAN-RB bahwa, jika tidak mengakomodir 80 persen OAP dan 20 persen Non OAP, maka kami akan menolak hasil CPNS,”sambung Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga mengungkapakan, 3 Aguatus 2020 Vidcon dengan para Bupati, Walikota dengan Gubernur Papua Barat.

“Hasil Vidcon keputusan, semua Bupati, Walikota bersama Gubernur ke Jakarta, dan saat ini pak Bupati, Sekda dan Kepala BKPSDM Kabupaten Fakfak ada di Jakarta, saya berharap kita semua berdoa, semoga apa yang menjadi keluh kesa, kekecewaan kita bisa dijawab,”pintanya.

Setelah tanggapan Wakil Bupati, Ketua FKAMM Kabupaten Fakfak Engel Hindom membacakan pernyataan Sikap yang berisi 5 pont penting yaitu :

1. Meminta dengan tegas agar hasil Tes CPNS Formasi 2018 sesuai petunjuk pemerintah pusat yaitu sebesar 80% untuk OAP atau lebih dan 20% untuk Non OAP.
2. Meminta dengan tegas mendata ulang dan mengakomodir Putra Putri OAP yang tidak lolos dalam hal pengumuman hasil CPNS formasi 2018, untuk di akomodir di Tes berikutnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.
3. Meminta Pemerintah Daerah mendata semua anak-anak asli Fakfak yang telah selesai melaksanakan studinya untuk dijadikan data riil, agar tidak menjadi permasalahan setiap ada Tes CPNS yang dilaksanakan di daerah ini.
4. Meminta dengan tegas agar presentase penerimaan CPNS FORMASI 2019 berikutnya di utamakan 100% OAP perwakilan dari setiap distrik dan Kampungnya masing-masing.
5. Jika tuntutan yang kami sampaikan ini tidak di indahkan maka kami akan kembali dengan jumlah Masa yang lebih besar dan tensi yang berbeda.

Massa membubarkan diri dengan tertib setelah dibacakan surat pernyataan dan diserahkan kepada Wakil Bupati Fakfak guna ditindaklanjuti. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close