Politik

Musyawarah Sengketa, Pasangan DOAMU dan KPU Fakfak Hadirkan Saksi dan Barbuk

FAKFAK, kabarfakfak.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Fakfak menggelar musyawarah penyelesaikan sengketa dengan agenda menghadirkan saksi dan barang bukti (barbuk), Sabtu (15/8/2020).

Ketua Majelis Fachry Tukuwain didampingi dua Anggota Majelis masing-masing Abdul Tanggi Irirwanas, S.Si dan Yanpith Kambu, S.AP mengawali dengan pencocokan barang bukti dari pemohoh (Pasangan DOAMU) maupun Termohon (KPU Fakfak) disaksikan masing-masing pihak.

Pada kesempatan itu, Pemohon mengajukan barang bukti tambahan, namun Ketua Majelis menolah barang bukti tersebut, karena tidak dilegalisir (dileges).

Usai pencocokan barang bukti, musyawarah dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi baik dari Pemohon yakni, Herman Nur Pongoh sebagai Liaison Officer (LO) dan Operator Pemohon.

Sedangka pihak Termohon hadirkan 2 orang saksi yakni, Musli Uswanas Operator SILON dan salah Staf Sekretariat KPUKabupaten Fakfak.

Pantauan media ini, saksi pertama dan kedua pemohon dicecar pertanyaan dari Majelis Musyawarah, juga Termohon seputar gugatan pemohon mulai dari sosialisasi syarat dukungan perbaikan hingga masuk pada penyerahan dukungan perbaikan jalur perseorangan.

Majelis mencecar pertanyaan lebih mendalam terkait input dokumen model B.1-KWK perseoarngan perbaikan hingga memprtint out model B.1.1-KWK dan Model B.2-KWK.

Saksi pemohon menjawabnya dengan sempurna artinya menjawab sama seperti gugatan pemohon yang diajukan dalam musyawarah sengketa tersebut.

Menjadi pertimbangkan Hakim adalah selain melihat barang bukti, juga keterangan saksi yang berkaitan dengan subjek gugatan pemohon disinkronkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Pemilu dan juga Bawaslu dalam musyawarah sengketa.

Sementara kedua Saksi Termohon dalam hal ini KPU Fakfak, khususnya Musli Uswanas Operator SILON  dicecar pertanyaaan oleh Majelis Musyawarah mulai dari Sosialisasi syarat dukungan perbaikan hingga masuk pada penyerhan dukungan perbaikan jalur perseorangan kususnya pasangan DOAMU.

Saksi termohon menjawab bahwa, sosialisasi telah dilakukan baik secara tetap muka di kantor KPU maupun juga menyampaikannya via WhatsApp Group.

Majelis juga mempertajam pertanyaan berkaitan dengan proseses waktu menginput data dokumen dukungan model B.1-KWK perseorangan perbaikan hingga memprint out model B.1.1-KWK perseorangan perbaikan.

Jawaban dari Operator SILON termohon bahwa, dokumen dukungan model B.1-KWK yang masuk ke SILON pukul 23.43 WIT tanggal 27 Juli 2020 sebanyak 7.436 dukungan.

Menurutnya, dimasa waktu berakhirnya penyerahan dukungan DOAMU, jika diprint out model B.1.1-KWK sangat tidak mungkin semuanya sesuai yang terinput dalam SILON atau model B.1.1-KWK.

“Bisa diprint out, tetapi tidak mungkin semuanya yang ada dalam SILON atau model B.1.1-KWK, palingan satu atau dua kelurahan atau distrik yang bisa diprint out,”ujar Musli Uswanas.

Saksi termohon juga ditanyakan dari pihak Pemohon terkait berita acara hasil pengecakan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dengan Nomor 50/PLO1.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020.

Saksi termohon menjawab bahwa, terkait dengan Berita Acara memang dirinya mencetak dari SILON dan disaksikan juga oleh bakal pasangan calon DOAMU tetapi berkaitan dengan tehknis tidak mempunyai kewenangan, sebab yang mempunyai kewenangan adalah Komisioner.

“Terkait dengan angka, saya tidak edit, hanya tambahan nama-nama komisionernya saja (KPU,red),”ujarnya.

Sesuai pantauan media ini, pihak pemohon dalam hal ini Pasangan DOAMU ingin menggali seputar objek sengketa yatu Berita Acara, hanya saja Komisioner KPU yang diundang oleh Bawaslu tidak hadir.

Ketidak hadiran Komsioner KPU dijawab oleh Termohon dalam hal ini Kuasa Hukumnya Yunus Basary, S.H dan dibenarkan juga oleh Saksi Termohon Musli Uswanas bahwa, Divisi Tehknis Penyelenggara Pemilu KPU Fakfak sedang berada di Sorong mengikuti kegiatan berkaitan dengan Pilkada 2020. Sedangkan Komisioner lainnya melaksanakan kegiatan monitoring ke Distrik-Distrik  diwilayah Kabupaten Fakfak.

Setelah mendengar keterangan saksi termohon dan juga kuasa hukum termohon, Anggota Majelis Yanpith Kambu menagatakan bahwa akan menjadi pertimbangan dalam Musyawarah Penyelesaikan Sengketa ini.

Usai keterangan saksi dari pihak termohon, Ketua Majelis menunda jalannya Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan akan kembali digelar Minggu 16 Agustus 2020 dengan agenda kesimpulan Pemohon dan Termohon. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close