Metro Fakfak

Kerapatan Adat, 7 Petuanan Bahas “Tapal Batas Wilayah”

FAKFAK, kabarfakfak.com – Tuju Petuanan atau Raja di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat konferensi pers menanggapi aksi demo yang digelar oleh perwakilan Suku dan Marga-Marga Mbaham Matta di DPRD Kabupaten Fakfak 31 Agustus 2020 lalu.

Aksi demo itu menolak pertemuan atau forum adat (Kerapatan Adat) yang difasilitasi oleh Inovasi Bumi (INOBU) dan Yayasan Aspirasi Kaki Abu untuk Perubahan (AKAPe) di Hotel Grand Papua Fakfak 29 Agsutus 2020 hingga berakhir 3 September 2020.

Dalam konferensi pers itu, 7 Petuanan atau Raja pada intinya menyampaikan bahwa pertemuan atau kerapatan adat yang difasilitasi oleh INOBU dan AKAPe semata hanya meneyepakati “Batas Wilayah Hukum Adat” pada masing-masing petuanan.

Kesepakatan Batas Wilayah Hukum Adat itu menindaklanjuti hasil Kerapatan Adat yang digelar di masing-masing Petuanan beberapa bulan lalu.

Satu persatu pernyataan yang disampaikan perwakilan 7 Petuanan atau Raja pada intinya menyatakan bahwa kerapatan adat yang digelar tidak membahas suku atau marga-marga Mbaham Matta, namun semata membahas “Tapal Batas Wilayah Hukum Adat” 7 Petuanan yang disepekatai dalam kerapatan Adat atau Forum adat.

Tujuan dari kesepakatan Tapa Batas Wilayah Hukum Adat 7 Petuanan agar pemerintah daerah bahkan generasi muda Mbaham Matta mengetahuinya, sehingga tidak saling mengklaim batas wilayahnya masing-masing karena telah disepekatai bersama, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut disampaikan perwakilan 7 Petuanan atau Raja yakni, Johanis Komber Petuanan Fatagar Kapitan Kotabali, Yahaya Mury Petuanan Arguni, Andarias Tangghama petuanan Fatagar.

Suasana perwakilan Petuanan atau Raja menyampaikan keterangan pers/foto monces.

Abner Hegemur wali Petuanan Pikpik Sekar, Muhamad Tahir Patiran, Petuanan Ati-Ati, Johan Patiran petuanan Raja Wertuar, dan Nafraris Gwas Gawas Petuanan Arguni. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close