Hukum & Kriminal

Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Pinjaman Dana DPRD Fakfak, Jaksa Akan Hadirkan 2 Saksi Ini

FAKFAK, kabarfakfak.com – Sidang dugaan korupsi penyalagunaan sisa dana pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak dengan terdakwa AR dan WW digelar di Pengadilan Tipikor Manokwari Papua Barat pekan lalu setelah pembacaan dakwaan.

“Bagusnya karena setelah pembacaan dakwaan, pihak terdakwa atau Penasehat Hukum (PH) tidak mengajukan eksepsi, sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (PU),”ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Fakfak Hasrul, S.H diruang kerjanya, Senin (28/9/2020) siang.

Disebutkannya, dalam persidangan perdana itu, dua orang saksi yang dihadirkan yakni, Mantan Sekwan Yantje Lossu dan Muhani Tigtigweria Bendahara DPRD Kabupaten Fakfak.

“Sidang lanjutan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi yakni, Yosep Ngutra Bendahara DPRD Kabupaten Fakfak saat ini dan Iskandar mantan Staf Keuangan DPRD Kabupaten Fakfak,”sebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini.

JPU Hasrul mengatakan, para saksi yang dihadirkan itu diduga mengetahui pinjaman uang negara yang dipinjamnya terdakwa AR dan WW berdasarkan audit BPK, yang diduga merugikan keuangan negara.

“Pinjaman AR yang merupakan mantan pimpinan DPRD Kabupaten Fakfak periode 2011-2014, tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp.432. 425, sedangkan WW sebesar Rp. 65.800.000,”pungkasnya.

Dari dua tersangka ini, sambung Kasi Pidsus, baru satu tersangka yaitu WW sudah mengembalikan, namun proses hukum tetap berlanjut.

“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa, pemgembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana,”jelasnya.

Dua tersangka, sebut Hasrul melanggar kesatu primer Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close