Hukum & Kriminal

Terlapor Kembalikan Uang Rp 30 Juta, Kasi Pidsus : Fee untuk Oknum Anggota DPRD

FAKFAK, kabarfakfak.com – Panitia Pembangunan Rumah Pastori Gereja Pniel Kapartutin Kabupaten Fakfak sebagai terlapor telah mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta ke Kejaksaan Negeri Fakfak, Rabu (30/9/2020).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Fakfak melalui Kasi Pidsus, Hasrul, S.H mengatakan, pemgembalian uang sebesar Rp 30 juta itu merupakan temuan sementara Penyidik Kejari Fakfak dalam melakukan penyelidikan terkait pembangunan rumah Pastori Gereja Pniel Kapartutin.

“Barusan saja pihak terlapor telah mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari sebagian bantuan dana Hibah Papua Barat untuk pembangunan Pastori Gereja Pniel Kapartutin, yang merupakan hasil temuan Kejaksaan Negeri Fakfak,”ujar Hasrul.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, telah ditemukan uang sebesar Rp 30 juta yang dipergunakan untuk memperlancar proses pencairan dana Hiba tersebut.

“Dalam keterangan dari beberapa saksi, ada pemberian fee kepada salah satu anggota DPR Papua Barat untuk lolosnya pencairan dana hibah tersebut, jadi setelah dana Hiba itu cair baru mereka kasih kepada yang bersangkutan, nah pengembalian uang itu kita titipkan ke kas Kejaksaan,”terang Hasrul.

Kejaksaan, lanjut Hasrul, terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, sebab menurutnya, total bantuan dana Hibah itu sebesar Rp 1 milyar dan telah dilakukan pencairan dua kali, pencairan pertama Rp 500 juta dan kedua juga Rp 500 juta.

“Nah, dari pencairan dana Hibah Rp 1 milyar itu akan kita telusuri lagi berapa selisi anggaran yang menjadi temuan, karena sementara masi temuan kita Kejaksaan Rp 30 juta, kemungkinan masih ada lagi,”tandasnya.

Terkait proses penyelidikan dana Hibah tersebut, Kejaksaan Negeri atau Kejari Fakfak menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi.

Laporan kali ini secara resmi melalui surat terkait pembangunan Rumah Pastori Gereja Pniel Kapartutin Kabupaten Fakfak.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Fakfak melalui Kasi Pidsus, Hasrul, S.H mengatakan, laporan secara tertulis selain ditujukan kepada Kejari Fakfak, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kejaksaan Agung dan Ombusmen.

“Atas dasar laporan secara tertulis itu, kami penyidik Kejaksaan Negeri Fakfak melakukan penyelidikan,”ujar Hasrul.

Menurut Kasi Pidsus, berdasarkan laporan resmi itu, Gereja Kapaurtutin mengajukan proposal ke Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan dana Hibah pembangunan rumah Pastori.

“Proposal bantuan senilai kurang lebih Rp 1 Milyar dikabulkan melalui APBD Provinsi Papua Barat tahun 2018, dan pencairannya dua tahap, yakni tahap pertama Rp 500 juta dan tahap kedua Rp 500 juta. Namun pekerjaan rumah pastori itu belum selesai dikerjakaan dari tahun 2018 hingga tahun 2020,”ujar Hasrul.

Menurutnya, indikasi awal terjadi selisi, dimana Laporan Pertanggungjawaba (LPJ) yang disampaikan di sidang majelis berbeda dengan LPJ yang disampaikan ke Pemerinta Provinsi Papua Barat.

“Dari indikasi itu, kami melakukan penyelidikan, dan sejumlah orang sedang kami mintai keterangan,”jelasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close