Politik

Bawaslu Fakfak dan KPU Silang Pendapat Soal DPSHP dan DPT

"PPS di PPD Fakfak Timur dan Fakfak Timur Tengah Pleno Ulang"

FAKFAK, kabarfakfak.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Fakfak adu argumentasi dengan KPU Kabupaten Fakfak dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020 di ruang rapat KPU Kabupaten Fakfak, Rabu (14/10/2020).

Adu argumentasi kedua lembaga Pemilu ini, setelah Ketua KPU Kabupaten Fakfak Dihuru Dekry Radjaloa secara resmi membuka rapat pleno tersebut, dan diberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk mememberikan arahan atau tanggapan.

Ketua Bawaslu Fahry Tukuwain menyampaikan beberapa catatan hasil pengawasan Bawaslu ditingkat bawah (Distrik,red) pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, sub tahapan pemutakhiran, sub-sub tahapan pemutahiran DPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Fahry Tukuwain mengatakan, hasil pengawasan ditingkat bawah, PPS di dua Distrik yaitu Distrik Fakfak Timur dan Distrik Fakfak Timur Tengah tidak melaksanakan rapat pleno di Kelurahan atau Kampung sebagaimana diatur dalam PKPU 19 tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Terkait dengan hal itu, maka kami Bawaslu memerintahkan KPU agar PPS di dua Distrik tersebut segera melaksanakan rapat pleno ditingkat kelurahan maupun kampung,”tegas Fahry Tukuwain.

Menanggapi temuan dan masukan Bawaslu, Ketua KPU Kabupaten Fakfak meminta Bawaslu membuat rekomendasi untuk PPS di Dua Distrik tersebut melaksanakan rapat pleno di Kelurahan atau Kampung.

“Untuk itu pleno terbuka saya skors untuk menunggu rekomendasi Bawaslu,”ujar Ketua KPU Dekry Radjaloa sembari mengetuk palu.

Skors kembali dicabut oleh Ketua KPU dan pada kesempatan itu Ketua Bawaslu menyerahkan Rekomendasi dan dua PPD Distrik Fakfak Timur dan Fakfak Timur Tengah meninggalkan ruangan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU kembali memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menyampaikan masukan, jika tidak maka KPU melanjutkan rapat pleno, namun Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Yanpith Kambu mengambil mic (micropone dan mulai adu argumentasi dengan Divisi Perencanaan Data dan Informasih KPU Kabupaten Fakfak Abdon Retraubun. Simak argumentasi mereka :

Yanpith Kambu mengatakan, sebagai warga negara mempunyai hak pilih, jadi kalau kita memahami benar, konsep pemilu universal itu adalah hak pilih, jadi setiap orang dijaminkan hak pilih.

“Nah teman-teman ini (KPU,red) dipercayakan untuk menjmainkan hak pilih warga negara itu,”ujar Yanpith.

Dia mengatakan, terkait soal perbedaan DPT, tahapan awal, Bawaslu membuat 3 analisa DPT, yang pertama DPT Pilkada 2015 sebanyak 50.707, Pilkada Gubernur 2017 mengalami kenaikan menjadi 51.600 lebih, lalu masuk ke Pileg 2019 itu.

“Sebenarnya di pleno pertama itu 52 ribu kebih, tapi setelah itu pleno di Provinsi Papua Barat karena surat suara sudah terlanjur dicetak, makanya tidak bisa dimasukan penambahan, sehingga dikeluarkan lagi di Provinsi, itu kejadian di Thumburuni 103 warga hak pilih itu harus dikeluarkan dari DPT, sehingga turun lagi dari 52 ribu menjadi 51 ribu sekin,”tuturnya.

Sementara DP4 yang dipakai itu kan 56 ribu, menjadi penurunan sampai 49 ribu sekian, analisa Bawaslu, kalau melewati angka 50 ribu, maka pertanyaannya DPT mana yang dipakai untuk melakukan sinkronisasi dengan DP4 dengan data dari Dukcapil yang dikirim ke Kemendagri.

“Nah semestinya DPS mengalami kenaikan, karena tidak mungkin DPS turun begeser sampai melewati DPT Pilkada 2015, bayangkan itu DPS nya melewati DPT 2015 loh, itu analisa kami Bawaslu, DPT 2015 itu 50.707, hasil DPS kemarin itu 49 ribu jauh skali mengalami penurunan signifikan,”jelasnya.

Pernah, lanjut Yanpith, Bawasli merekomendasikan ke KPU, dalam rekomendasi itu melakukan obserfasi semacam coklit ulang, tetapi khusus untuk 3 Distrik saja yakni, Fakfak Tengah, Fakfak dan Distrik Pariwari, karena jumlah penilih banyak.

“Kalau kemarin dilakukan oserfasi, cek kembali atau coklit kembali dari rumah ke rumah pastikan lagi atau kefalitan datanya, mungkin kita bisa dapat angka yang baik, tapi itu tidak dilaksanakan, KPU menggunakan petujuk PKPU yaitu melakukan sanpling ketemu RT dan tanya-tanya itu yang dipakai, inilah hari ini hasilnya kita melaksanakan rapat pleno hasil sanpling tadi menjadi DPT, itu alurnya,”jelasnya lagi.

Yanpith Kambu kembali menegaskan, sesuai amanat undang-undang, KPU berkoordinasi dengan Dukcapil terkait data pemilih, ada warga yang belum melakukan perekaman, namanya siapa dan berdomisi di mana, di kampung mana, itu yang KPU serahkan ke Dukcapil untuk dilakukan perekaman, itu namanya melindungi hak pilih, itu perintah undang-undang bukan perintah PKPU.

“Jadi undang-undang memerintahkan KPU berkoordinasi dengan Dukcapil soal data pemilih orang mau terdaftar sebagai pemilih harus mempunyai KTP elektronik, hasil coklit banyak orang tidak terdaftar karena tidak punya e-KTP Terus siapa yang kasih tahu dia ke dukcapil, data Bapak Ibu yang cokelat itu kasih tahu ke Dukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP, nah itu koordinasinya,”kata Yanpih Kambu.

“Ini pelanggaran HAM loh kalau orang tidak datang memilih di TPS, itu prinsip-prinsip HAM universal warga harus punya hak memilih, ini bukan barang biasa ini dan bukan hal biasa, jangan main-main, hak warga negara untuk memilih. Warga yang merasa dirugikan karena tidak mempunyai hak pilih bisa gugat KPU dan Dukcapil, karena melakukan pelanggaran HAM soal hak memilih,”tambahnya.

Sementara Abdon Retraubun mengatakan, bicara soal masukan dan tanggapan itu harus disampaikan dengan data, Bawaslu menyampaikan banyak sekali orang yang tidak terdaftar dalam DPT/DPS.

“Nah ini harus dibuktikan berapa orang, namanya siapa, alamat DPS nya dimana, itu harus jelas sehingga KPU bisa melakukan perbaikan terhadap data pemilih, karena tugas kita sama, KPU tugasnya melayani pemilih, Bawaslu tugasnya menjaga hak pilih,”ujar Abdon.

Menurutnya, bicara angka bertambah, berkurang ini situasi daerah, “Saya sampaikan, kami KPU punya referensi, kami berkoordinasi dengan dukcapil itu intens dalam rangka menjaga hak pilih, kami KPU Pada tahapan ini tidak main-main dalam rangka melindungi hak pilih,”teganya.

“Setelah penetapan DPS tanggal 10 September 2020, tanggal 11 September 2020 saya berkordinasi dengan Kadis Dukcapil yang saat ini beliau punya perwakilan hadir disini juga dalam acara Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT ini,”kata Abdon.

Hasil koordinasi itu, sebut Abdon, data yang diperoleh atau diterima KPU 591 warga yang baru melakukan perekaman e-KTP, terhadap data itu, KPU tidak serta merta menginput masuk ke dalam data pemilih.

“Kami juga harus mencermati apakah benar-benar mereka belum terdaftar dalam data pemilih. Ternyata kami lakukan kroscek dari 591 warga yang baru melakukan perekaman e-KTP, hanya 200 warga yang belum tercover dalam DPS, nah data itu kami serahkan ke PPD dilanjutkan ke PPS untuk dilakukan faktualisasi pastikan orang-orang ini ada dan memenuhi syarat sebagai pemilih,”jelasnya.

Pertanyaannya kenapa Data Pemilih berkurang sampai 49 ribu lebih, Abdon menyampaikan, KPU memiliki buku Dukcapil yang menjadi referensi, buku agregat kependudukan terbitan bulan Juni 2019 DP4 Kabupaten Fakfak itu 50.459 orang, ini lembaga pemerintah, lembaga resemi yang diberikan kewenangan mengelola penduduk yang ada di Kabupaten Fakfak.

“Jumlah KTP elektronik yang sudah tercetak di Kabupaten Fakfak itu sebanyak 49.458 orang, berarti tidak berbeda jauh dengan DPS kita yaitu 49.705 orang yang menggunakan hak pilih, yang disampaikan Bawaslu banyak yang tidak terdaftar itu di mana?? Harus dibuktikan pada prinsipnya kami siap menerima masukan, nama by name by address, NIK alamat TPS sehingga data pemilih kita bisa diperbaiki, jangan asal bicara tapi tidak memiliki data,”kata Abdon.

“Kalau kita bicara soal banyak yang tidak terdaftar tanpa memberikan data percuma juga. Kami KPU punya referensi dari Dukcapil tidak beda jauh dengan DPS,”tambahnya.

Oleh karena itu, KPU berharap, dalam proses ini pihak Bawaslu juga berikan masukan, sesuai dengan petnujuk PKPU Nomor 7 tahun 2017 pasal 14 ayat 7, bahwa masukan yang disampaikan harus disertai dengan data otentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih nomor induk kependudukan tanggal lahir dan lokasi TPS.

“Kita bicara soal peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau misalnya ada data, diserahkan ke kami KPU, kami KPU user pengguna data, yang punya data adalah Dukcapil, kamis hanya sebatas menghimbau kepada warga untuk perekaman KTP, KPU tidak punya kewenangan dalam membantu mengurus perekaman e-KTP,”terangnya.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Dekry Radjaoa mengajak kedua lembaga Pemilu ini satukan pemahaman untuk menuju 9 Desember 2020.

“Terkait dengan masyarakat yang punya hak memilih kita sama-sama punya tugas yang sama satu tujuan bahwa orang Fakfak ini bisa memilih tanggal 9 Desember untuk menentukan pemimpin daerah atau bupati dan wakil bupati Fakfak tahun 2020,”pintanya.

Setelah adu argumen, Ketua KPUD Kabupaten Fakfak menskors rapat pleno menindaklajuti rekomendasi Bawaslu untuk PPS di dua Distrik yang belum melakukan rapat pleno.

Skors kembali dicabut, KPU melanjutkan rapat pleno penyampaikan hasil Pleno 15 PPD, setelah itu, Ketua KPU kembali menskor pleno hingga dilanjutkan pada hari ini (Kamis 15 Oktober 2020) pukul 13.00 WIT untuk penyampaian hasil Pleno PPD Fakfak Timur dan PPD Fakfak Timur Tengah. [monces]

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close