Hukum & Kriminal

Tiga Oknum Pimpinan Parpol di Fakfak Dilaporkan ke Polisi

FAKFAK, kabarfakfak.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Fakfak melaporkan 3 Oknum Pimpinan Partai Politik (Parpol) ke Polisi Resort Fakfak, Selasa (27/10/2020).

Kuasa Hukum Bawaslu Kabupaten Fakfak, Hendra J.C. Talla, S.H kepada wartawan usai membuat laporan Polisi menyebutkan, 3 oknum Pimpinan Parpol itu yakni bernisial NF (Wakil Ketua DPD PAN Fakfak), AR (Katua DPC PBB Fakfak) dan BP (Ketua DPC Partai Hanura Fakfak).

“Sesuai surat kuasa nomor 002/SK.Khusus/Kab. FF/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 melaporkan saudara NF, saudara AR dan saudari BP tetkait penghinaan sesuai pasal 310 ayat (2) dan pasal 317 ayat (1) KUHP,”ujar Hendra Talla.

Hendra menguraikan, pada tanggal 07 Oktober 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia memanggil Komsioner Bawaslu Fakfak Fahry Tukuwain, Abdul Tanggi Irirwanas, dan Yanpith Kambu dengan Panggilan Sidang Nomor 0937/PS.DKPP/SET-04/X/2020 untuk menghadap Majelis Sidang DKPP di Kantor KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, pukul 09 00 WIT sebagai Pihak Teradu dan/atau Pihak Terlapor.

“Didalam pokok aduan pengadu terkait dengan point 1 yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam musyawarah tersebut tidak pernah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan/kesaksian,”kata Hendra.

Menurutnya, hal ini sangat jauh daripada kenyataannya, yang mana sangat jelas bahwa saksi-saksi yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa bakal pasangan calon perseorangan dengan akronim “CEPAT” maupun akronim “DOAMU” semuanya diambil sumpah sebelum memberikan keterangan/kesaksian.

“Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, yang menyatakan sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya di hadapan pimpinan musyawarah dan wajib menandatangani berita acara sumpah,”tuturnya.

Lanjut dia, pasal 49 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020, yang menyatakan dalam memberikan keterangan di tahapan pemeriksaan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dan huruf c, saksi dan ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya di hadapan majelis musyawarah dan menandatangani berita acara sumpah sesuai dengan Formulir Model PSP-13 dan Formulir Model PSP-14.

“Dalam hal ini juga Pelapor mempunyai alat bukti (Saksi, Surat/tulisan, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya) untuk menepis tuduhan yang tidak benar oleh saudara NT, AR dan saudari BP,”ujarnya.

“Terkait dengan pengaduan tersebut, maka pihak Bawaslu (perlapor) sangat tidak menerima karena dianggap terlapor NT, AR dan BP telah melakukan prnghinaan sesuai pasal 310 ayat (2) dan pasal 317 ayat (1) KUHP,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close