HeadlineMetro Fakfak

Pemkab Fakfak Persilahkan Masyarakat Adat Keodifian Sembreka Awi Nafri Tempuh Jalur Hukum

Kantor Bupati Kabupaten Fakfak.

FAKFAK, kabarfakfak.com – Fraksi Kebangkitan Demokrasi DPRD Kabupaten Fakfak meminta penjelasan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak terkait persoalan status Mess atau Asrama mahasiswa asal Fakfak di Jayapura, Provinsi Papua.

Terhadap hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Drs. Nasrun P. Elake menjelaskan bahwa, Pemda Kabupaten Fakfak telah meminta pendapat hukum (legal opinion) dan saran kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tehadap Pendapat hukum tersebut Pemda Kabupaten Fakfak mengambil sikap yakni,

Pemerintah Kabupaten Fakfak tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat adat Keondoafian Sembreka Awi Nafri untuk membayar ganti rugi hak adat sebesar Rp 4.000.000.000 dan atau harga lainnya mengingat bukti kepemilikan sah tanah seluas 625 M^2 yang berlokasi di kampung tiba-tiba kelurahan awiyo distrik abepura kota jayapura dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 01 tanggal 22 juli 2004.

Pemerintah Kabupaten Fakfak mempersilahkan masyarakat adat Keondoafian Sembreka Awi Nafri menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum lebih lanjut terhadap status tanah dimaksud.

Untuk mengatasi permasalahan tempat tinggal bagi mahasiswa penghuni asrama Fakfak di kampung Tiba-Tiba dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahun ini akan mencari lokasi baru yang lebih baik, nyaman dan memadai dengan mempertimbangkan aspek keamanannya.

Hal itu disampaikan Sekda dalam rapat pleno ke-3 Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Fakfak, Kamis (9/8/2018) lalu di Gedung Sidang Dewan dengan agenda jawaban atau penjelasana Bupati terhadap pemandangan umum Fraksiu-Fraksi DRPD Kabupaten Fakfak dalam rangka pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2017.

Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Jasa Usaha, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Raperda Inisiatif DRD Kabupaten Fakfak tentang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil menengah, serta Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Fakfak tentang penyelenggaraan usahan rumah kost. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close