HeadlineMetro Fakfak

Diakhir Masa Jabatan, Fraksi Golkar DPRD Fakfak Ingatkan Pemda Sesuaikan Penghasilan Aparat Kampung 2020

FAKFAK, kabarfakfak.com – Dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah daerah Fraksi Golongan Karya Bintang Indonesia Raya (FGKBIR) DPRD Kabupaten Fakfak menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Hal itu disampaikan dalam Laporan Pendapat Akhir FGKBIR DPRD Kabupaten Fakfak yang disampaikan Ketua Fraksi Drs. Freddy Thie pada penutupan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Fakfak membahas RAPBD Perubahan tahun 2019 di Gedung Sidang Dewan baru-baru ini.

“Beberapa hal untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah antara lain, meminta Bappeda selaku leading sector perencanaan pembangunan daerah perlu melakukan evaluasi terhadap setiap rencana kerja anggaran atau organisasi perangkat daerah atau OPD secara baik untuk melihat kualitas perencanaan dan konsistensinya dengan RPJMD,”ujarnya.

Selain itu, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus melakukan pengawasan dengan baik terhadap kinerja OPD dengan mengedepankan prinsip pembinaan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Inspektorat juga harus melakukan pengawasan terhadap pejabat pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan,”pintanya.

Dia juga minta kepada Pemerintah Daerah untuk segera membangun Kantor Distrik Arguni dan Distrik Pemekaran lainnya di wilayah Kabupaten Fakfak.

“Juga pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha jasa konstruksi terutama pelaku usaha orang asli Papua atau OAP di Kabupaten Fakfak,”imbuhnya.

Lanjut dia, Pemerintah Daerah segera menyesuaikan penghasilan kepala kampung dan aparat kampung paling lambat bulan Januari tahun 2020 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 47 tahun 2015.

“Fraksi golongan karya bintang Indonesia Raya mengusulkan kepada Bupati supaya dapat memberikan bantuan fasilitas tempat usaha dan permodalan kepada pelaku usaha yang terkena dampak kerusuhan di pasar Thumburuni pada tanggal 21 Agustus 2019 melalui upaya pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah,”tandasnya. [monces]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close