PolitikUncategorized

Tinggal 3 Pemda Belum Teken NPHD Pendanaan Pilkada 2020

MANOKWARI — Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), 3 kabupaten di Provinsi Papua Barat masih menggantung. Masing-masing Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Fakfak. Hal tersebut dikarenakan ketiga daerah tersebut, belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), yang merupakan sumber pendanaan Pilkada.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Amus Atkana mengatakan, per tanggal 7 Oktober 2019 masih ada 4 dari total 9 kabupaten, yang belum menandatangani NPHD. “Yang sudah (teken NPHD, red) ada 5, Kabupaten Manokwari, Kaimana, Teluk Wondama, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni. Yang lain belum,” ujarnya ketika dikonfirmasi via telepon seluler, Senin (7/10/2019) malam.

Sedangkan yang belum menandatangani NPHD, kata Amus lagi, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, dan Fakfak. “Kami berharap agar secepatnya (ditandatangani), karena kami selalu berkoordinasi dengan KPU masing-masing daerah, memintakan mereka untuk selalu intens membicarakan itu dengan pemerintah (daerah). Karena berdasarkan tenggat waktu itu 1 Oktober,” tuturnya.

Selaku penyelenggara pemilu, tukas Amus, pihaknya menilai beberapa kepala daerah yang belum menandatangani NPHD, kurang serius menanggapi hal tersebut. “Harusnya hal ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya,” terangnya.

Lantas, Amus menegaskan, pihaknya menyayangkan apabila ada OPD, yang memandang sepele proses demokrasi (Pilkada, red). “Dana ini bukan untuk KPU, tapi melainkan untuk kemajuan daerah itu sendiri. Kita berharap agar pemerintah daerah, sementara ini dapat berkonsentrasi terhadap penyelenggaraan Pemilu ini,” jelas Amus.

Terpisah, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati menampik, bahwa Pemda Raja Ampat belum menindaklanjuti hal tersebut. “Kita sudah sepakat untuk tandatangan NPHD Senin (7/10/2019, red), tapi Ketua KPU Raja Ampat ada kegiatan di Jakarta,” tutur Bupati yang akrab disapa AFU ini.

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati

Terkait anggaran Pilkada, terang Umlati, telah ditetapkan oleh Pemda Raja Ampat, pada APBD Perubahan pada September kemarin. “Kita sudah koordinasi dengan Ketua KPU Raja Ampat, dan beliau bilang hari ini (Senin, red) akan segera dilaporkan saat kegiatan KPU di Jakarta,” terangnya kepada zonapapua.com, Senin malam (7/10/2019).

Sementara untuk penandatanganan NPHD sendiri, kata Umlati lagi, rencananya akan dilaksanakan ketika keduanya telah kembali ke Raja Ampat. “Setelah Ketua KPU balik dari Jakarta kita akan tandatangan NPHD. Karena kebetulan kita juga sementara mengikuti kegiatan, bersama pemerintah provinsi di Manokwari,” ungkapnya.

Di lain sisi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong, upaya penyelesaian penyusunan pendanaan Pilkada 2020, yakni dengan menggelar rapat koordinasi evaluasi oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah bersama stakeholder, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (Foto: Dok. Puspen Kemendagri)

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo yang membuka acara secara resmi dalam arahannya mengatakan, beberapa faktor di daerah menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian anggaran Pilkada tahun 2020. Oleh karenanya, proses penyelesaian tersebut perlu didorong agar terlaksana dengan baik.

“Kalau kita pastikan tanggalnya adalah 1 Oktober 2019, namun kenyataannya memang proses di daerah ini bervariatif, ada yang dipengaruhi proses penyusunan APBD belum selesai, ada pergantian DPRD, dan pula banyak yang masih menunggu standar kebutuhan maupun satuan harga, yang mana semuanya saat ini telah pula ditetapkan, baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu,” kata Hadi seperti dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri.(sky)

Sumber : zonapapua.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close